Debat Pilwako Pontianak 2024 Malam Ini, Pengamat Harap Solusi Konkret Tingkatkan Kesejahteraan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dua pasang Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak pada Pilwako Pontianak 2024 akan menjalani debat publik malam ini, Rabu (6/11/2024).

Adapun kedua pasang calon antara lain, Edi Rusdi Kamtono-Bahasan nomor urut 1 dan Mulyadi-Harti nomor urut 2. 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar berharap dua paslon ini dapat menawarkan program realistis dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat di arena debat publik nanti. 

Adapun tema debat perdana publik itu: Pengembangan Ekonomi, SDM, dan Pelayanan Publik yang inovatif dan Profesional Menuju Masyarakat Kota Pontianak yang Sejahtera.

"Harapan kita, debat publik malam nanti bisa menggali persoalan rill yang ada di Kota Pontianak, utamanya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Herman Hofi Munawar, Rabu (6/11/2024). 

Menurut Herman, Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalbar memiliki persoalan yang kompleks di banding kabupaten dan kota yang lain. 

Misalnya saja tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebab, angka kemiskinan di Kota Pontianak menurut data BPS berada di angka  4,20 persen. 

Di samping itu, tingkat pengangguran terselubung di Kota Pontianak juga tertinggi. Untuk mengatasi persoalan ini, maka perlu tawaran program yang konkret.

Herman mengatakan, penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka harus dilakukan dengan inventarisasi terhadap badan usaha di Pontianak untuk melihat daya serap tenaga kerja, dan kesiapan tenaga kerja bersaing. 

Problemnya saat ini, belum ada pendidikan keterampilan dan sertifikasi keahlian yang disiapkan Pemkot Pontianak. 

Alhasil, tenaga kerja Kota Pontianak tidak mampu bersaing dalam bidang pekerjaan. Ini tak lempas dari lemahnya peran dinas terkait melakukan terobosan.

"Akhirnya tenaga kerja kita tak bisa membaca kebutuhan pasar, sehingga tak mampu berasing," jelasnya. 

Di samping itu, dia juga melihat UMKM Kota Pontianak masih stagnan. Padahal UMKM terbukti memberi kontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. 

Namun sayang, pembinaan UMKM masih terbilang sangat lemah. Belum ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM. 

Bagi Herman, seharusnya, UMKM diberikan jaminan kepastian hukum. Sebab, tidak sedikit dari mereka tergusur karena tidak paham aturan sehingga tidak bisa bersaing. Lalu, tak kalah penting jaminan pemasaran. 

"Ini juga belum dilakukan," katanya. 

Dia menilai, UMKM harusnya dapat dilibatkan dalam berbagai event Pemerintah. Produk UMKM harusnya dilibatkan, dan disinergikan dengan badan usaha milik pemerintah yang lain. 

Dengan demikian, UMKM mendapat jaminan pasar, dan bisa berkembang menjadi UMKM yang maju. 

"Kalau ini bisa dilakukan saya pikir akan bagus," pungkasnya.***