Tak Gentar Lawan Petahana, Thomas-Uti Siap Bertarung di Pilkada Ketapang 2024

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalbar, Thomas Alexander memantapkan diri ikut bertarung di Pilkada Ketapang 2024.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar ini, menggandeng Anggota DPRD Ketapang, Uti Royden Top sebagai wakil. Uti Royden Top juga Ketua Ikatan Keluarga Besar Kerajaan MatanTanjungpura (IKRAMAT). 

Pasangan Thomas-Uti, bahkan sudah mendaftar ke berbagai partai politik. Mereka optimis dapat tiket dan memenangkan Pilkada Ketapang. 

Thomas menegaskan, sangat serius mengikuti Pilkada. Tak gentar melawan petahana sekalipun. 

Alasannya menggandeng Uti Royden Top, karena yang bersangkutan putra asli Ketapang. Uti juga sosok representasi anak muda perwakilan tokoh melayu Ketapang. 

"Wakil saya ini anggota DPRD, Raja Melayu Ketapang," kata Thomas Alexander, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Selasa (7/5/2024). 

Thomas mengklaim, duetnya bersama Uti, sudah sangat komplet. Mewakili dua komunitas etnisitas terbesar yang ada di Ketapang. 

Dan yang paling peting memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif, yang selama ini sangat konsen dan konsiten memperjuangkan aspirasi akar rumput. 

Untuk memastikan tiket berlayar di Pilkada Ketapang, Thomas mengaku telah mendaftar ke Partai Demokrat, dan PDIP dan akan mendaftar ke partai lain, untuk membangun koalisi besar. 

"Kita optimis didukung partai PDI Perjuangan yang punya delapan kursi, PPP satu kursi dan partai lain," katanya. 

Thomas memastikan, akan membangun Ketapang maju jika diberi mandat oleh Rakyat untuk memimpin. 

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pemerataan pembangunan paling dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

"Jika infrastruktur bagus, mobilisasi manusia, barang dan jasa akan lancar, ekonomi berjalan dan mendukung akses kesehatan karena akses transportasi masyarakat," katanya. 

Di samping itu, reformasi birokrasi dengan menempatkan orang sesuai keterampilan di pemerintahan, juga menjadi prioritasnya. 

Karana, dengan menempatkan SDM yang proporsional dan profesional, diyakini dapat meningkatkan kinerja. Terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. 

"Kalau saya jadi, kita targetkan APBD naik menjadi Rp3 triliun sampai Rp4 triliun. Supaya apa? Agar pembangunan di Ketapang menjadi optimal. Ini cita-cita kita, karena dengan ini kita bisa leluasa," katanya. 

Dengan APBD yang meningkat, maka pemerataan pembangunan dapat terjadi. Misalnya saja, pondok bersalin desa atau Polindes yang tak ada tenaga kesehatannya. Sebab, tak ada anggaran untuk menggaji. 

"Ini jadi perhatian kita, jangan sampai Polindes ada, tenaganya tidak ada," ujarnya. 

Yang tak kalah penting bagi Thomas, menyelesaikan persoalan ketersediaan tenaga guru dan pelayanan listrik PLN.

Selama menjadi anggota DPRD, ia mengklaim juga telah mengawal masuknya beberapa listrik PLN di beberapa desa. Namun, kewenangan DPRD terbatas, untuk memaksimalkan pembangunan. 

"Saya siap tempur melawan siapa pun, mau model apapun," pungkasnya.(Andi)***