Kabur aja ke Yaman: Semiotika Kekuasaan dan Erosi Etika Bahasa Negara

Oleh: Syarif Usmulyadi Al Qadrie
Pengamat Sosial Politik, Direktur Eksekutif M-Lion Institute
------------------------------------------------------------------------------------

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan pihak yang tidak puas untuk “kabur saja ke Yaman” tampaknya sederhana, spontan, bahkan bagi sebagian kalangan dianggap sebagai seloroh. 

Namun, dalam perspektif semiotika kekuasaan, tidak ada ujaran politik yang benar-benar polos. Setiap kata adalah tanda; setiap tanda memanggil makna; dan setiap makna, ketika keluar dari mulut penguasa, berpotensi menjadi perangkat ideologis. 

Dalam tradisi pemikiran semiotika—dari Ferdinand de Saussure hingga Roland Barthes—bahasa dipahami bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sistem tanda yang membentuk realitas sosial. 

Dalam konteks kekuasaan, bahasa bahkan berfungsi lebih jauh: ia menjadi medium dominasi simbolik. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan atau instrumen koersif, tetapi juga melalui produksi makna. 

Di sinilah pernyataan “kabur ke Yaman” perlu dibaca: bukan sebagai kalimat lepas, melainkan sebagai teks politik yang mengandung struktur makna, relasi kuasa, dan konsekuensi ideologis. 

Yaman sebagai Tanda: Dari Geografi ke Simbol Penderitaan 

Dalam analisis semiotik, langkah pertama adalah memisahkan antara signifier (penanda) dan signified (petanda). “Yaman” sebagai penanda pada awalnya merujuk pada sebuah negara di Jazirah Arab. 

Namun dalam praktik wacana global, Yaman telah mengalami transformasi makna. Ia tidak lagi netral. Ia membawa asosiasi kuat: konflik, krisis kemanusiaan, dan kegagalan negara. 

Transformasi ini sejalan dengan apa yang disebut Barthes sebagai mythologies: proses di mana tanda-tanda sehari-hari diisi oleh makna ideologis yang tampak alamiah. Yaman, dalam konteks ini, telah menjadi mitos tentang keterpurukan.

Ketika seorang kepala negara menggunakan “Yaman” sebagai rujukan bagi mereka yang tidak puas, yang terjadi bukan sekadar penunjukan geografis. 

Yang terjadi adalah aktivasi mitos: Yaman sebagai simbol penderitaan ekstrem. Implikasinya serius. Pernyataan tersebut secara implisit membangun oposisi biner: Indonesia sebagai ruang yang layak, stabil, dan patut disyukuri; Yaman sebagai antitesisnya: ruang krisis yang tidak diinginkan. 

Dalam semiotika struktural, oposisi semacam ini adalah mekanisme dasar pembentukan makna. Namun ketika oposisi itu diproduksi oleh kekuasaan, ia tidak lagi netral.

Ia menjadi alat legitimasi: membenarkan kondisi domestik dengan membandingkannya secara ekstrem dengan kondisi yang lebih buruk. 

Dengan kata lain, kritik terhadap situasi dalam negeri dipatahkan bukan dengan argumentasi, tetapi dengan relativisasi: “di luar sana lebih buruk.” 

Produksi Stigma 

Jika “Yaman” adalah simbol, maka “kabur” adalah perangkat delegitimasi. Dalam bahasa sehari-hari, kabur mengandung konotasi negatif: melarikan diri, menghindar, bahkan bersalah. Ia berbeda dari pergi, berpindah, atau migrasi. 

Kabur selalu memuat unsur moral—bahwa tindakan tersebut tidak terhormat. Ketika kata ini digunakan untuk merespons kritik, maka terjadi pergeseran makna yang signifikan. 

Kritik, yang dalam demokrasi merupakan hak konstitusional, direduksi menjadi tindakan tidak bertanggung jawab. Warga yang menyuarakan ketidakpuasan tidak lagi dilihat sebagai partisipan politik, melainkan sebagai pihak yang “tidak tahan” dan layak pergi. 

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, ini dapat dibaca sebagai bentuk symbolic violence—kekerasan simbolik yang bekerja melalui bahasa. Tidak ada paksaan fisik, tetapi ada pemaksaan makna. 

Bahasa digunakan untuk menentukan apa yang sah dan apa yang tidak, siapa yang legitimate dan siapa yang menyimpang. Dengan satu kata—“kabur”—kritik dikeluarkan dari wilayah legitimasi. 

Ia tidak lagi menjadi bagian dari diskursus publik yang sah, melainkan sesuatu yang sebaiknya disingkirkan. 

Bahasa Kekuasaan dan Personalisasi Negara

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah konteks emosional dari pernyataan tersebut. Dalam banyak kasus, diksi ekstrem dalam politik muncul bukan dari kalkulasi rasional, melainkan dari respons afektif: kejengkelan, frustrasi, atau kemarahan. 

Dalam semiotika kontemporer, emosi bukan sekadar aspek psikologis, tetapi juga bagian dari produksi makna. Bahasa yang lahir dari emosi cenderung mengedepankan diksi hiperbolik, simplifikasi, dan oposisi tajam. 

Jika pernyataan “kabur ke Yaman” dibaca sebagai ekspresi emosional, maka yang terjadi adalah personalisasi bahasa negara. Negara tidak lagi berbicara sebagai institusi rasional yang menimbang setiap kata, melainkan sebagai individu yang bereaksi. 

Di sinilah letak problem serius. Dalam demokrasi modern, pemimpin memang manusia yang memiliki emosi. Namun ketika emosi tersebut masuk ke dalam bahasa resmi, batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur. Negara kehilangan jarak reflektifnya. 

Bahasa kekuasaan seharusnya menjaga presisi, proporsionalitas, dan empati. Ketika bahasa itu berubah menjadi ekspresi spontan yang sarat emosi, maka yang terancam bukan hanya etika komunikasi, tetapi juga kredibilitas institusi. 

Dari Retorika ke Ideologi

Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa pernyataan tersebut hanyalah retorika—tidak perlu dibesar-besarkan. Namun dalam perspektif semiotika, retorika bukan sesuatu yang netral. 

Ia adalah cara makna diproduksi dan didistribusikan. Bahasa yang terus-menerus mengasosiasikan kritik dengan ketidakloyalan akan membentuk persepsi publik. 

Lama-kelamaan, masyarakat dapat menerima sebagai “wajar” bahwa: kritik adalah tanda ketidakpuasan yang berlebihan; ketidakpuasan adalah bentuk kurang bersyukur; dan mereka yang tidak puas sebaiknya “pergi.”

Proses ini adalah apa yang oleh Barthes disebut sebagai naturalisasi ideologi: ketika konstruksi sosial tampak sebagai sesuatu yang alamiah. 

Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia terkikis perlahan melalui perubahan cara berpikir—dan bahasa adalah salah satu instrumen utamanya. 

Delegitimasi Kritik dan Penyempitan Ruang Publik 

Salah satu indikator kesehatan demokrasi adalah kualitas ruang publik. Dalam ruang publik yang sehat, kritik tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dihargai sebagai bagian dari mekanisme koreksi. 

Namun ketika bahasa kekuasaan mulai: meremehkan kritik; menyematkan stigma; dan mendorong eksklusi simbolik, maka ruang publik mengalami penyempitan. 

Warga menjadi ragu untuk bersuara, bukan karena takut represi langsung, tetapi karena khawatir distigmatisasi. Kritik tidak lagi dilihat sebagai kontribusi, melainkan sebagai gangguan. 

Ini adalah bentuk kontrol yang halus namun efektif. Tidak perlu sensor formal. Cukup dengan membentuk norma bahwa kritik adalah sesuatu yang “tidak pantas”.

Oposisi Biner dan Simplifikasi Realitas 

Pernyataan “kabur ke Yaman” juga mencerminkan kecenderungan lain dalam bahasa kekuasaan: simplifikasi realitas melalui oposisi biner. 

Dunia dibagi menjadi dua: yang setuju dan yang tidak setuju; yang loyal dan yang tidak loyal; yang bertahan dan yang “kabur”. Padahal realitas sosial jauh lebih kompleks. Kritik tidak selalu berarti penolakan total.

Ketidakpuasan tidak identik dengan ketidakcintaan terhadap negara. Namun bahasa kekuasaan yang simplistik cenderung menghapus nuansa. 

Ia menciptakan kategori-kategori kaku yang memudahkan kontrol, tetapi mengorbankan pemahaman. Dalam jangka panjang, simplifikasi ini merugikan negara itu sendiri. Kebijakan publik yang baik lahir dari dialog, bukan dari penyeragaman.

Etika Bahasa sebagai Fondasi Kepemimpinan 

Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang ia lakukan, tetapi juga dari bagaimana ia berbicara. Bahasa adalah bagian dari kepemimpinan. 

Dalam konteks ini, etika bahasa menjadi krusial. Etika bahasa bukan soal kesopanan semata, tetapi soal pengakuan terhadap martabat warga negara. 

Menghormati kritik berarti: mengakui bahwa warga memiliki hak untuk berbeda; memahami bahwa ketidakpuasan adalah bagian dari dinamika sosial; dan menyadari bahwa legitimasi kekuasaan tidak berasal dari keseragaman, melainkan dari keterbukaan  

Pernyataan seperti “kabur ke Yaman” justru bergerak ke arah sebaliknya. Ia menutup ruang dialog dan menggantinya dengan eksklusi simbolik. 

Bahasa, Kekuasaan, dan Masa Depan Demokrasi 

Kontroversi ini bukan soal satu kalimat yang dianggap tidak sensitif. Ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam: pergeseran dalam cara kekuasaan berkomunikasi dengan rakyatnya. 

Dalam perspektif semiotika, bahasa bukan sekadar refleksi realitas, tetapi alat pembentuknya. Jika bahasa kekuasaan terus bergerak ke arah yang eksklusif, simplistik, dan sarat stigma, maka realitas demokrasi pun akan mengikuti. 

Pertanyaannya bukan lagi apakah pernyataan tersebut tepat atau tidak. Pertanyaannya adalah: ke arah mana bahasa kekuasaan kita sedang bergerak? 

Jika kritik terus didorong keluar—meski hanya secara simbolik—maka yang tersisa adalah ruang publik yang sunyi. Dan dalam kesunyian itulah, demokrasi perlahan kehilangan maknanya. 

Pada akhirnya, menjaga demokrasi tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Ia bisa dimulai dari hal yang paling mendasar: cara seorang pemimpin memilih kata-katanya.***

 

Penulis : Syarif Usmulyadi Al Qadrie
Editor : -