Ketua Komisi IV DPRD Soroti Efisiensi Anggaran, Pastikan Rencana Pembangunan Sekolah Dituda

PONTIANAK, insidepontianak.com -Di tengah upaya pemerataan sekolah dan meningkatkan sumber daya manusia, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat justru memaksa Pemerintah Kota Pontianak menunda rencana pembangunan sekolah baru. 

Adalah pembangunan SMP 30 di Pontianak Barat dan SMP di Pontianak Utara yang dipastikan ditunda. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Mansyur menyebut kebijakan efisiensi anggaran berdampak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pontianak. Termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

“Semua dinas terkena dampak efisiensi ini, tapi yang paling berat itu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Padahal dua sektor ini merupakan kebutuhan dasar pembangunan manusia, indikatornya jelas ada di Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Mansyur.

Menurutnya, Dinas Kesehatan mengalami pemangkasan anggaran hingga sekitar Rp72 miliar, sementara Dinas Pendidikan terdampak pengurangan anggaran sekitar Rp60 miliar. 

Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena berpotensi langsung dirasakan oleh masyarakat.
Salah satu dampak paling serius, lanjut Mansyur, adalah pada anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan mengancam  status Universal Health Coverage (UHC) Kota Pontianak.

"Maka dengan pemangkasan ini berdampak pada anggaran PBI yang dianggarkan Dinas Kesehatan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan di Kota Pontianak sebesar Rp67 miliar. Sekarag tidak cukup Rp67 miliar. "unkap dia.

Karena itulah, politisi Golkar Kota Pontianak menegaskan DPRD mendorong Wali Kota Pontianak untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain guna menutup kekurangan anggaran iuran BPJS Kesehatan.
Jika tidak ditutupi, masyarakat berisiko kehilangan akses pelayanan kesehatan secara maksimal. 
“Kalau iuran tidak dibayar pemerintah, maka masyarakat PBI tidak bisa lagi dilayani dengan skema BPJS. Mereka tetap bisa berobat, tapi sebagai pasien umum,” jelasnya.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga terdampak serius.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pontianak ini mengungkapkan sejumlah rencana pembangunan sekolah terpaksa ditunda akibat efisiensi anggaran.

“Rencana pembangunan SMP di Pontianak Barat, termasuk rencana pembangunan SMP di wilayah Siantan Tengah yang saat ini belum memiliki SMP, terpaksa kita tunda. Semua cita-cita itu sementara diurungkan dulu,” katanya.

Ia berharap ke depan kondisi keuangan daerah membaik sehingga program-program strategis di bidang pendidikan dan kesehatan dapat kembali dilanjutkan demi kepentingan masyarakat Kota Pontianak. (Andi)