Pemkot Pontianak Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Soal Pangan, Gizi, hingga Tata Kota

BOGOR, insidepontianak.com – Pemerintah Kota Pontianak segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait penguatan ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, penanganan sampah, serta penataan ruang kota agar lebih tertib dan nyaman.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Presiden menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan keluarga.

“Ini sejalan dengan upaya kami memastikan warga, terutama anak usia sekolah, memperoleh asupan gizi yang layak,” ujar Edi Kamtono usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2/2026).

Ia hadir bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan serta jajaran Forkopimda. Selain pangan dan gizi, Edi menyebut Presiden memberi perhatian serius pada persoalan lingkungan perkotaan.

Penanganan sampah dan penertiban iklan serta spanduk yang berlebihan menjadi sorotan karena dinilai mengganggu ketertiban ruang publik.

“Ini memperkuat langkah kami menata reklame sesuai aturan, demi keselamatan dan keindahan kota,” katanya.

Menurut Edi, penataan ruang kota, termasuk reklame, merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Pemkot Pontianak akan mengedepankan pendekatan yang tertib, terukur, dan berbasis regulasi daerah.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden juga menekankan penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Edi menilai, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program strategis nasional benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga menyinggung pesan Presiden soal pengelolaan kekayaan bangsa dan daerah. Indonesia, kata Presiden, memiliki sumber daya besar yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya kembali kepada rakyat.

“Ini menjadi pengingat bagi kami di daerah untuk mengelola potensi dan aset secara berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diikuti ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang penyelarasan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah, memasuki tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

“Pemkot Pontianak akan menindaklanjutinya secara bertahap dan konsisten, dengan melibatkan semua pihak,” pungkas Edi.***