Pemkot Pontianak Perkuat Transparansi Pengadaan Lewat Bimtek e-Katalog Versi 6

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Kota Pontianak mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui sistem digital.

Upaya itu dilakukan lewat bimbingan teknis (bimtek) e-Katalog Versi 6 bagi pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan bendahara.

Bimtek tersebut pun diharapkan meningkatkan pemahaman sekaligus menyatukan persepsi aparatur dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan penerapan e-purchasing merupakan bagian penting dari transformasi digital tata kelola keuangan daerah.

“E-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka Bimtek, Rabu (6/5/2026).

Sistem ini memungkinkan perangkat daerah mengakses produk dan jasa secara real-time. Perbandingan harga dan kualitas menjadi lebih mudah, sekaligus mendorong pasar yang lebih kompetitif.

Bahasan menambahkan, penerapan e-purchasing juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dengan sistem ini, potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk dikhetahui, e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru dari katalog elektronik yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia, mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.

Melalui bimtek ini, peserta diharapkan memahami seluruh tahapan pengadaan, dari persiapan hingga pembayaran, sekaligus mempercepat realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2026. Bahasan mengingatkan peserta untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan kendala di lapangan.

“Jangan diam di forum, tapi setelah kembali justru muncul perbedaan pemahaman. Manfaatkan bimtek ini untuk menyamakan persepsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh proses harus tetap mengedepankan transparansi karena penggunaan anggaran diawasi ketat.

“Kegiatan ini harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur,” pungkasnya.***