Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan BI Perwakilan Kalbar Bersiap Cetak Wirausaha Baru

PONTIANAK, insidepontianak.com – BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Kalimantan Barat menjajaki kolaborasi strategis untuk mengubah dana jaminan sosial menjadi modal usaha produktif.

Program itu dirancang bukan sekadar sebagai pelindung pekerja, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan untuk mencetak jutaan wirausaha baru di Indonesia.

Rencana tersebut dimatangkan saat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, berkunjung ke Kantor Perwakilan BI Kalbar, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan berlangsung intensif. Fokus membahas penguatan literasi keuangan, pengembangan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan bagi para peserta penerima manfaat jaminan.

Bambang mengungkapkan, setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan dana manfaat dalam jumlah besar. Sayangnya, mayoritas penerima belum optimal mengelola dana tersebut.

Banyak eks pekerja belum memiliki perencanaan matang, sehingga dana yang diterima menguap begitu saja tanpa memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga.

Padahal, dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), maupun santunan Jaminan Kematian (JKM) punya potensi besar menjadi modal awal berbisnis.

“Kami ingin dana santunan ini menjadi modal produktif melalui pendampingan yang tepat dari Bank Indonesia,” ujar Bambang menjabarkan arah visi barunya.

Lewat kolaborasi, BPJS Ketenagakerjaan dan BI akan menyusun peta jalan pelatihan. Mulai dari manajemen keuangan keluarga, edukasi perencanaan usaha, hingga strategi pemasaran digital.

Peserta juga akan dibekali sistem pembayaran modern berbasis QRIS dan difasilitasi untuk menembus akses pembiayaan modal ke lembaga keuangan formal.

Aksi jemput bola ini dinilai mendesak jika melihat data klaim. Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelontorkan dana fantastis Rp68,13 triliun untuk 5,02 juta kasus.

Tren tersebut terus meroket tajam pada awal tahun ini. Hingga April 2026 saja, total pembayaran manfaat sudah menyentuh angka Rp24,3 triliun dari 1,81 juta kasus.

Melihat potensi likuiditas yang melimpah tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyambut baik peluang emas kolaborasi lintas sektor ini.

Ia menyatakan BI siap menerjunkan program inkubator UMKM binaan mereka untuk membantu mentransformasikan para penerima santunan, terutama korban PHK, menjadi pelaku usaha tangguh.

“BI siap menjembatani transformasi ini melalui pelatihan digitalisasi, perluasan pasar, sertifikasi produk, hingga penguatan akses ke perbankan,” tegas Doni berkomitmen.

Doni menyebut, salah satu kendala utama yang membuat UMKM pemula sulit mendapat modal bank adalah buta terhadap sistem penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

Melalui pendampingan terstruktur nanti, BI akan melatih para wirausaha baru lepasan jaminan sosial ini agar melek finansial dan langsung siap terhubung dengan sektor perbankan.

Gayung bersambut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri, menyatakan kesiapan jajarannya untuk langsung mengeksekusi program tersebut di level daerah.

Suhuri menargetkan implementasi program di Kalimantan Barat bisa berjalan cepat dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan dan komunitas usaha lokal.

“Harapan kami, penerima manfaat bisa langsung naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri yang memberikan efek berganda bagi ekonomi daerah,” pungkas Suhuri optimistis.***