APBD Perubahan Pontianak Fokus Infrastruktur dan Layanan Dasar di Tengah Tekanan Fiskal

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kota Pontianak memastikan APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra mengatakan, pembahasan APBD Perubahan harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, tekanan fiskal terjadi karena pendapatan daerah mengalami penurunan, terutama akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kebutuhan belanja justru meningkat.

“Pendapatan menurun, belanja naik. Ini akibat beberapa faktor, di antaranya peningkatan belanja pegawai karena kita harus memenuhi TPP dan sebagainya,” kata Yogi.

Untuk menjaga keseimbangan anggaran, kekurangan pendapatan tersebut kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan.

Secara keseluruhan, volume APBD Perubahan Kota Pontianak berada di kisaran Rp2,13 triliun. Namun, Yogi menegaskan kenaikan volume tersebut tidak berarti ruang fiskal pemerintah semakin besar.

“Peningkatan ini akibat pergeseran dan ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada, kemudian menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi nasional serta kondisi daerah dan regional,” ujarnya.
Infrastruktur Tetap Didorong

Dalam kondisi anggaran yang terbatas, DPRD meminta pemerintah kota lebih selektif menentukan program yang masuk dalam APBD Perubahan.

Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Yogi mengatakan, infrastruktur tetap menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.
Selain infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh dikorbankan akibat keterbatasan fiskal.

“Yang penting bagaimana pelayanan dasar di Kota Pontianak dapat terpenuhi, utamanya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu aspek-aspek yang kita perhatikan,” tuturnya.

Anggaran Kesehatan Kembali Ditambah

Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam APBD Perubahan adalah kesehatan, khususnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Yogi menyayangkan adanya efisiensi anggaran yang membuat alokasi pembiayaan kesehatan sebelumnya mengalami pengurangan.

“Awalnya kita menyiapkan Rp72 miliar di tahun ini. Berkurang, tinggal Rp31 miliar di APBD murni,” ungkapnya.

Untuk memastikan kebutuhan layanan kesehatan tetap terpenuhi, DPRD bersama pemerintah kota kembali mengalokasikan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan.

“Sekarang kita tambah di perubahan menjadi Rp41 miliar,” ujar Yogi.

Tambahan sekitar Rp9 miliar tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana kapitasi sekaligus menopang pembiayaan BPJS Kesehatan.

Menurut Yogi, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama kelompok kurang mampu.

Pemerintah juga tetap menyiapkan bantuan sosial kesehatan melalui Dinas Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau memang darurat masyarakat kita untuk berobat, pemerintah juga akan membantu persiapan pengobatannya,” katanya. (Andi)