Dewan Yogi: Potensi PAD Masih Bisa Dimaksimalkan

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kota Pontianak mendorong pemerintah memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat APBD Perubahan 2026. Langkah ini dinilai penting di tengah menurunnya transfer pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja.

“Pendapatan menurun, belanja naik. Ini akibat beberapa faktor, di antaranya peningkatan belanja pegawai karena kita harus memenuhi TPP dan sebagainya,” kata Yogi.

Menurut dia, peningkatan belanja tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan pendapatan sekaligus menjaga keseimbangan APBD.
Secara keseluruhan, volume APBD Perubahan Kota Pontianak berada di kisaran Rp2,13 triliun.

Namun, Yogi mengingatkan, kenaikan volume APBD tersebut tidak serta-merta menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin longgar.

“Peningkatan ini akibat pergeseran dan ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada, kemudian menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi nasional serta kondisi daerah dan regional,” ujarnya.

Salah satu tekanan yang dirasakan pemerintah daerah adalah menurunnya pendapatan dari transfer pemerintah pusat.

Meski demikian, Yogi menilai Kota Pontianak masih memiliki kekuatan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD kita cukup maksimal, hampir 40 persen ke atas. Jadi tidak seluruhnya mengandalkan dana transfer,” katanya.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD Pontianak meminta pemerintah tetap menjaga anggaran untuk pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembiayaan Universal Health Coverage (UHC), termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.

Yogi menyayangkan efisiensi anggaran membuat alokasi untuk kebutuhan tersebut mengalami pengurangan.

“Awalnya kita menyiapkan Rp72 miliar di tahun ini. Berkurang, tinggal Rp31 miliar di APBD murni,” ungkapnya.

Karena kebutuhan pelayanan kesehatan tetap harus dipenuhi, DPRD bersama pemerintah kota kembali menambah anggaran melalui APBD Perubahan.

“Sekarang kita tambah di perubahan menjadi Rp41 miliar,” ujar Yogi.

Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar Rp9 miliar untuk memenuhi kebutuhan dana kapitasi sekaligus menopang pembiayaan BPJS Kesehatan.

Menurut Yogi, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Selain pembiayaan BPJS, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial kesehatan melalui Dinas Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau memang darurat masyarakat kita untuk berobat, pemerintah juga akan membantu persiapan pengobatannya,” katanya.

Yogi menegaskan, dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program.

“Yang penting bagaimana pelayanan dasar di Kota Pontianak dapat terpenuhi, utamanya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tuturnya. (Andi)