Sikapi Karhutla, TBBR Kapuas Hulu: Peladang Jangan Dijadikan Tumbal

KAPUAS HULU, insidepontianak.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat menjadi sorotan berbagai pihak, pasalnya berdampak terhadap kabut asap yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara. 

Persoalan ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Pontianak, hingga mendesak Gubernur Kalimantan Barat untuk segera mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022, Tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kapuas Hulu, Melki Belulux dengan tegas menyatakan menolak apabila Perda tersebut dicabut, tanpa adanya solusi yang jelas untuk melindungi masyarakat petani tradisional (peladang). 

"Jangan samakan membakar ladang dengan kebakaran hutan, peladang jangan dijadikan tumbal ketika terjadi Karhutla," kata Melki Belulux, di Putussibau, Senin (24/06/2026). 

Melki menyampaikan bahwa masyarakat adat yang sudah turun temurun berladang justru menjaga hutan agar tidak rusak atau terbakar. 

Jikapun masyarakat membakar ladang, mereka melakukan ritual adat terlebih dahulu dan saat membakar ladang dijaga secara berkelompok dan gotong royong, agar api tidak menjalar ke lahan lainnya. 

"Jadi tidak semerta-merta dibakar lalu ditinggal, sebelum di bakar disiangi dulu rumput dan pohon, baru habis itu dibakar dan ini dilakukan sudah sejak nenek moyang dengan cara berpindah-pindah di setiap tahunnya," jelas Melki. 

Melki merasa prihatin jika dengan adanya Karhutla, adanya upaya untuk menjadikan masyarakat petani tradisional sebagai kambing hitam. 

Menurutnya, Pemerintah dan DPRD serta semua pemangku kepentingan untuk mengkaji terlebih dahulu apabila ada rencana mencabut Perda yang justru mengatur tata cara pembukaan lahan dengan mengedepankan kearifan lokal. 

"Saya rasa harus ada kajian, sehingga ada solusi yang tetap berpihak kepada masyarakat adat yang hidup berladang," pinta Melki. (*)