Komisi I DPRD Kalbar Minta Pemkab Sambas Perjelas Proses Pemekaran Wilayah

SAMBAS, insidepontianak.com – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat meminta Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan penjelasan komprehensif terkait perkembangan rencana pemekaran wilayah, baik di tingkat kabupaten maupun desa. 

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Kalbar, Juliarti Djuhardi Alwi, dalam agenda koordinasi bersama Pemkab Sambas.

"Permintaan tersebut mencakup progres rencana pemekaran Kabupaten Sambas Utara (KSU), Kabupaten Sambas Pesisir (KSP), pemekaran Desa Sentebang, serta persoalan batas desa di sejumlah wilayah," katanya. 

Kabag Tata Pemerintahan Setda Sambas, Iswahyudi, mengungkapkan bahwa proses pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir sebenarnya sudah diusulkan sejak 2018.

“Dokumen usulan sudah masuk ke Kemendagri sejak enam tahun lalu, namun prosesnya belum berlanjut,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Sementara untuk rencana pemekaran Kabupaten Sambas Utara, saat ini masih dalam tahap pemenuhan syarat dasar, terutama penyelesaian batas wilayah desa. Ia menyebut kajian kapasitas daerah sudah dilakukan sejak 2020.

“Untuk kajian kapasitas daerah, Pemkab Sambas sudah menyelesaikan kajian pemekaran pada tahun 2020 sebagai bagian dari syarat utama,” tambahnya.

Selain itu, lima desa yakni Sentebang, Tebas Sungai, Segarau Parit, Sarang Burung Danau, dan Simpang Empat telah memenuhi ketentuan sebagai desa persiapan.

“Nilai evaluasi mereka mencapai 90, artinya sudah sangat layak untuk dibentuk sebagai desa persiapan,” ungkapnya.

Saat ini, Tim Penataan Desa bersama perwakilan lima desa tersebut sedang membahas Rancangan Peraturan Bupati terkait pembentukan desa persiapan, sebelum masuk pada tahap evaluasi oleh Dinas PMD Provinsi Kalbar.

“Kami masih menunggu penilaian provinsi untuk memastikan apakah seluruh desa sudah benar-benar siap,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Sambas, Serli, menambahkan bahwa rencana pemekaran wilayah sejalan dengan arah pembangunan daerah dan prioritas nasional.

“Dalam RPJMN, ada tiga PKSN yang menjadi fokus kami, yaitu pengembangan kawasan perbatasan, pariwisata, serta penguatan program nasional seperti kesehatan gratis dan bantuan pendidikan,” ujarnya. (*)