Musrenbang Sambas 2026: Infrastruktur Jadi Sorotan, Dorong Sinkronisasi Pusat hingga Daerah

SAMBAS, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sambas mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kabupaten yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Jumat (17/4/2026).

Bupati Satono menegaskan bahwa arah pembangunan Sambas harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program agar percepatan pembangunan bisa berjalan lebih efektif.

“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Harus sejalan dengan visi gubernur dan program strategis nasional,” katanya.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian positif daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sambas tercatat di angka 72,88. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,53 persen menjadi 6,37 persen, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

Meski menunjukkan tren membaik, Satono menegaskan masih ada pekerjaan besar yang perlu dukungan pemerintah provinsi, terutama di sektor infrastruktur.

Beberapa usulan strategis yang disampaikan antara lain pelebaran Jalan Ahmad Marzuki dan Jalan Sultan Muhammad Syafiuddin, serta percepatan duplikasi Jembatan Batu yang dinilai sudah berusia tua. Selain itu, ruas jalan Hitam–Merbau juga didorong untuk segera ditingkatkan karena berperan penting dalam mendukung program strategis nasional.

Tak hanya infrastruktur, Ia juga menyinggung pembangunan kawasan waterfront Sambas yang direncanakan terealisasi tahun ini. Ia berharap proyek tersebut tidak mengalami penundaan karena memiliki nilai historis dan budaya bagi masyarakat.

“Waterfront ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Sambas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Horisson, memberikan apresiasi atas capaian pembangunan Kabupaten Sambas. Ia menilai arah kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat.

“Pertumbuhan ekonomi Sambas sangat membanggakan. Ini menunjukkan kebijakan yang dijalankan sudah sesuai,” katanya.

Horisson juga mengingatkan pentingnya pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya bagi petani dan nelayan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. 

"Di tengah kebijakan efisiensi, pendekatan partisipatif menjadi kunci menjaga pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sambas, " pungkasnya. (*)