Rapat Kerja Komisi I Bahas APBD 2024 Bersama Mitra

SANGGAU, insidepontianak.com -- Komisi I DPRD Kabupaten Sanggau pada Selasa 21/11/2023, menggelar rapat kerja bersama mitra dalam pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2024.

Ketua Komisi I, Sabinus Kimsuan menyampaikan, dari rapat yang telah dilakukan ada beberapa catatan untuk dinas atau instansi dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Sanggau.

Untuk BPKSDM, Komisi I meminta agar dilakukan evaluasi penyebab kurangnya pelamar PPPK, mendorong pemerintah pusat terutama untuk PMK terkait gaji tenaga teknis, peningkatan mutu pegawai negeri sipil.

"Juga mendorong perubahan status RSUD Kabupaten Sanggau dari tipe C ke tipe B dan kualitas ketersedian dokter-dokter dan fasilitas sarana dan prasarana," kata Sabinus Kimsuan saat membacakan notulensi rapat.

Lanjutnya, untuk BPMPEMDES diharap untuk bisa memfasilitasi pemekaran dusun di setiap desa dan menyelesaikan masalah batas desa sesuai prosedur. Selain itu, untuk Damkar Komisi I mendukung agar adanya peningkatan kualitas segala fasilitas pemadaman kebakaran yang lebih baik.

Komisi I mengapresiasi program Diskominfo yang telah melakukan pemasangan CCTV di ruas jalan startegis di Kabupaten Sanggau dan agar ditingkatkan dan dimasifkan di seluruh kecamatan.

"Serta, bagi Dinas Perhubungan agar lebih memperhatikan perawatan lampu jalan demi lancarnya aktivitas tranformasi masyarakat," ujar Politisi Hanura itu.

Sabinus Kimsuan menambahkan, dengan sudah ditetapkannya pagu anggaran untuk tahun 2024 diminta setiap OPD dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tupoksi.

"Beberapa kebutuhan skala prioritas dapat di sampaikan ke DPRD dan akan disampaikan dalam pandangan umum dan pandangan akhir fraksi-fraksi," ujar Kimsuan.

Hadir dalam rapat tersebut dinas-dinas terkait diantaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPEMDES), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (ans)