Anggaran Minim, Dewan Kalbar Sebut Pemprov Kalbar Tak Komitmen Bangun Sektor Pertanian

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie menyebut Pemerintah Provinsi Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan belum berkomitmen membangun sektor pertanian.

Sebab, dukungan anggaran sektor pertanian di Kalbar sangat kecil. Affandie mengatakan, persoalan sektor pertanian di Kalbar sangat kompleks. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk non subsidi hingga obat-obatan masih menjadi keluhan petani," kata Affandie, Rabu (11/1/2023).

Baca Juga: Tak Sengaja Bertemu di Jakarta, Jumadi dan Yansen Akun Effendy Bahas Pilkada Sanggau 2024

Untuk kuota pupuk subsidi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah kebutuhan 70 persen, hanya 30 persen yang dibantu pemerintah.

"Kondisi ini membuat keluhan petani," ujarnya.

Sementara, untuk membeli pupuk non subsidi, harganya pun meroket. Bahkan, tercatat mengalami kenaikan 60 persen dari harga biasanya. Termasuk pula kata Affandi, harga obat-obatan yang naik hingga 100 persen.

"Makanya petani kita tak mampu," ujarnya.

Baca Juga: Bupati Sambas Satono akan Bangun Jalan Poros Sungai Kelambu-Bukit Sigoler Tahun Ini

Di sisi lain bantuan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk anggaran pun sangat minim. Dari tahun ke tahun anggaran sektor pertanian terus mengalami penurunan.

"Tahun lalu kita (Kalbar) masih dibantu Rp100 miliar. Tahun ini sisa Rp79 miliar," kata dia.

Begitu pun Pemprov Kalbar. Anggaran Pemerintah Provinsi tahun 2023 hanya Rp46 miliar. Padahal, tahun 2022 hampir Rp80 miliar.

"Jadi turun sekali," ujarnya.

Baca Juga: Hadiri Tabligh Akbar, Bupati Erlina: Semoga Shalawat untuk Nabi Muhammad Bawa Berkah untuk Kabupaten Mempawah

Sementara dari anggaran Rp46 miliar itu, 60 persen dipastikan untuk operasional pegawai. Sementara 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa.

"Artinya tak berpihak, bagaimana mau mencapai swasembada," terangnya.

Menurut legislator Dapil Kubu Raya-Mempawah ini, Pemprov Kalbar hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

Bahkan SPPD yang sudah ditetapkan Pemprov dan DPRD masih bisa dipangkas Gubernur untuk membangun infrastruktur. Tapi tidak untuk sektor pertanian.

"Kalau perkebunan dia jalan sendiri karena dikelola swasta. Tapi pertanian ini perlu pembinaan. Ini yang jadi masalah,"pungkasnya.***