Presiden Jokowi Tak Jawab Pemekaran Kapuas Raya, Pengamat: Isyarat Belum Beri Restu

PONTIANAK, insidepontianak. com - Pengamat Hukum Universitas Panca Bhati Pontianak, Herman Hofi Munawar menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memberi restu pemekaran Kapuas Raya.

Menurut Herman Hofi Munawar, isyarat Jokowi belum beri restu pemekaran Kapuas Raya diperlihatkan dengan tidak menjawab isu pemekaran Kapuas Raya yang sempat ditanyakan seorang wartawan televisi lokal saat kunjungan ke Kalbar. Presiden Jokowi yang tak memberi jawaban dan bergegas pergi.

"Presiden tidak menjawab itu karena tidak enak. Intinya beliau belum memberi restu. Tradisi orang Jawa lebih baik tak menjawab untuk menjaga perasaan, karena beliau tahu Kapuas Raya menjadi dambaan masyarakat," kata Herman Hofi Munawar.

Baca Juga: Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Tahan Dua Tersangka

Herman menilai, pemekaran Kapuas Raya menjadi solusi pemerataan pembangunan di Kalbar. Semua menghendaki untuk percepatan.

Hanya saja, Kalbar lemah nilai tawar. Terbukti banyak daerah yang melakukan pemekaran lebih dahulu. Sementar Kalbar tidak. Lemah posisi tawar ini menurut Herman karena tokoh nasional Kalbar tak bersatu.

"Kita punya anggota DPD, DPR RI, kalau bersatu itu bisa saja dilakukan," katanya.

Baca Juga: Hardgumay Ramalkan Bencana 2023: Gelombang Laut, Ada yang Terbawa Ombak di Pulau Sulawesi

Di sisi lain banyak tokoh yang berpura-pura setuju. Tapi kenyataannya tidak benar-benar happy.

"Ini juga yang jadi kendala," katanya.

Sebelumnya, isu pemekaran Kapuas Raya sudah dijawab dalam kunjungan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin ke Kalbar beberapa hari lalu.

Ma'ruf memastikan belum ada rencana pemekaran daerah otonomi baru atau DOB di Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga: Ditlantas Polda Metro Kembali Terapkan Tilang Manual di Jalan, Berikut Alasannya

Ma'ruf memastikan bahwa saat ini masih moratorium pembentukan daerah otonom. Dia menyebut, tidak hanya Kalbar yang megusulkan pemekaran.

“Daerah otonomi baru masih moratorium. Yang minta bukan hanya Kalbar, banyak daerah, ratusan kabupaten/kota," kata Ma'ruf saat berkunjung ke Pontianak, Rabu (23/11/2022).

Ma'ruf menjelaskan, pemerintah tengah melakukan evaluasi terkait pembentukan daerah otonom baru.

Baca Juga: LINK STREAMING Chainsaw Man Episode 8 Sub Indonesia: Spoiler! Katana Man Muncul Melawan Aki

“Dulu banyak yang dimekarkan, ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung, belum mendukung. Pemerintah pusat juga masih menghadapi kendala ekonomi,” ucap Ma’ruf.

Namun demikian, Papua menjadi wilayah yang dikecualikan karena wilayahnya terlalu luas.

Selain itu, pemekaran provinsi di Papua juga memperimbangkan faktor percepatan kesejahteraan, pelayanan dan pengendalian keamanan.

“Papua itu sangat banyak faktornya, sehingga untuk Papua dikecualikan dalam pembagian provinsinya,”pungkasnya.***