Reses di Pontianak, Dewan Kalbar Heri Mustamin Sebut Masyarakat Minta Penataan Drainase dan Normalisasi Parit
PONTIANAK, insidepontianak.com - Penataan drainase dan normalisasi parit di Kota Pontianak menjadi harapan masyarakat.
Sebab, banjir di Ibu Kota Provinsi Kalbar ini kerap terjadi jika hujan deras melanda. Akibatnya, sejumlah jalan tergenang dan menggangu aktivitas masyarakat.
Aspirasi ini, kembali disuarakan masyarakat saat reses Anggota DPRD Kalbar, Heri Mustamin belum lama ini.
Heri Mustamin mengatakan, penataan drainase masih jadi persoalan di Kota Pontianak.
Baca Juga: Bupati Sambas Satono Bertemu Wamendag Jerry Sambuaga, Diskusi Tentang Ekspor Impor
Sebab, genangan air kerap terjadi akibat persoalan drainase dan mempengaruhi estetika Kota Pontianak.
Di sisi lain, berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Sebab, beberapa titik terjadi genangan.
"Tapi ini bukan hanya persoalan pemerintah kota. Tapi juga pemerintah provinsi karena Pontianak Ibu Kota Kalbar," kata Heri Mustamin.
Untuk itulah, pemerintah kota dan Provinsi Kalbar harus bersinergi melakukan penataan drainase dan parit. Tidak bisa hanya penataan drainase, tanpa normalisasi parit.
Baca Juga: Tes IQ: Si Cerdas Bantu Mimin Temukan Lima Perbedaan! Periksa Apakah Kamu Seorang Jenius?
"Penataan drainase harus dibarengi dengan penataan parit. Kalau parit tidak normal, drainase diperbaiki mau buang di mana airnya," terangnya.
Selain penataan drainase, pemetaan sekolah di Pontianak juga masih menjadi persoalan. Sebab, angka lulusan tinggi. Sementara daya tampung SMA dan SMK minim. Ditambah peraturan Menteri soal zonasi.
"Ini juga yang jadi masalah, khususnya di Pontianak Timur, Utara dan Tenggara,"terangnya.
Legislator Partai Golkar ini berharap, dalam waktu dekat dibangun SMA di Pontianak Utara. Termasuk di Pontianak Tenggara yang saat ini sama sekali belum ada gedung sekolah.
Namun dia menyadari, pembangunan sekolah di Pontianak juga terkendala lahan. Untuk itulah, Heri menyarankan agar dibangun sekolah terpadu atau regroping ditingkat SD, SMP dan SMA.
"Jadi bangunannya tidak lagi mengembang. Tapi ke atas," terangnya.
Selain itu, aspirasi masyarakat juga soal penataan listrik. Sebab, masih ditemukan sejumlah daerah di Pontianak Timur yang instalasinya buruk.
Misalnya saja di Kelurahan Dalam Bugis, tidak ada tiang listrik, yang akhirnya warga menyambungnya dari rumah ke rumah.
"Ada juga dibeberapa titik satu gang ada 60 kartu keluarga, satu tiang pun tidak ada. Ini juga masalah," terangnya.
Untuk itulah, masyarakat berharap hal tersebut jadi perhatian. Walau memang tanggung jawab PLN.
Namun, pemerintah pun diminta bisa bertanggung jawab, karena pemerintah juga memungut pajak penerangan jalan.
"Untuk itulah, hasil dari PJU benar-benar untuk penataan. Jika semraut dan korseting maka akan merambat ke rumah yang lain," terangnya.
Walau diakui hampir semua titik sudah baik.
"Kalau ditempat tertentu bagus, tapi Pontianak bukan hanya di Ahmad Yani, Gajah Mada, tapi ada di Pontianak Timur, Utara dan Kota yang pembangunannya mesti dilakukan berkeadilan," pungkasnya.***
Penulis : admin
Editor :
Leave a comment