Dirut Kepesertaan Zainudin: Pemprov Kalbar Bisa Menginspirasi Perlindungan Pekerja Rentan Masuk Program Ketenagakerjaan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi Kalbar bisa menginspirasi dalam hal perlindungan pekerja rentan untuk masuk program jaminan ketenagakerjaan.

Hal itu ditegaskan Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Zainudin.

"Pada Mei 2020 lalu Kalbar telah meluncurkan 75.000 pekerja rentan dan terbanyak. Ini sangat menginspirasi karena di awal tahun melindungi pekerja rentan terus bergerak pekerja rentan di seluruh Indonesia," ujarnya pada kegiatan rapat koordinasi penggunaan dana bagi hasil sawit 2023 di Kalbar.

Ia menambahkan bahwa inspirasi dari Kalbar selain pekerja rentan juga jadi model untuk perlindungan pekerja di desa. Menurutnya saat ini sudah ada 5 kabupaten/kota yang melindungi pekerja rentan di setiap desa.

"Sesuai arahan Presiden bahwa pekerja di desa itu menjadi sasaran kita selanjutnya. Ternyata pekerja Indonesia itu 60 persennya adalah orang desa. Sejauh ini di Indonesia ada 2,2 juta pekerja rentan sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Ia mengatakan saat ini perlindungan jaminan sosial di Kalbar sudah mencapai 40 persen dari 1,6 juta pekerja. Menurutnya di sektor formal itu ada kenaikan dari 45 persen ke 52 persen dari cakupan sebelumnya.

"Khusus informal naik dari 4 persen ke 13 persen atau kenaikan hampir 10 kali lipat," jelas dia.

Terkait dana bagi hasil sawit dan di dalamnya juga ada untuk jaminan sosial ketenagakerjaan menurutnya dapat mendorong percepatan perlindungan terutama untuk pekerja informal.

"Data di Kalbar menunjukkan dari 1,6 juta pekerja. Pekerja sektor sawit berjumlah 202.000 dan dari jumlah tersebut yang baru terlindungi mereka yang bekerja di perusahaan. Namun petani sawit rakyat belum terlihat. Kalbar salah satu daerah penghasil sawit terbesar. Petani sawit rakyat ada sekitar 16 jutaan yang belum terlindungi," kata dia

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Kalbar Ryan Gustaviana mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepesertaan harus dilakukan bersama-sama. Sehingga cakupan peserta semakin maksimal.

"Oleh karena itu kami melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, pengusaha, media massa, akademisi, dan lainnya untuk melindungi pekerja di Kalbar," tutupnya. ***