Mendagri Soroti Kekacauan Data RTLH Kubu Raya, Bantuan Berpotensi Tak Tepat Sasaran

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya tersendat persoalan data.

Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) versi pemerintah daerah berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan ini pun disorot Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, saat meninjau penataan permukiman di Desa Parit Baru, Senin (2/3/2026) malam.

Menurut Tito, ketidaksinkronan data bersifat fatal. Program bantuan RTLH berpotensi meleset dari sasaran.

“Kalau datanya tidak sama, kebijakan bisa tidak tepat. Maka,rekonsiliasi harus segera dilakukan karena datanya sudah by name by address,” tegasnya.

Ia meminta Pemkab Kubu Raya segera duduk bersama BPS untuk mencocokkan dan memverifikasi data.

Langkah ini penting dilakukan agar tidak ada bantuan ganda, dan tidak ada warga miskin yang terlewat dari perhatian pemerintah.

Dalam kunjungan itu, Tito turut didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Keduanya melihat langsung kondisi permukiman serta progres perbaikan RTLH di Desa Parit Baru. Maruarar menegaskan, pengurangan kawasan kumuh tidak cukup hanya membangun fisik.

“Tata kelola data harus dibenahi,” tegasnya.

Pemerintah pusat, kata dia, menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak.

Di antaranya pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), BPHTB, serta akses KUR Perumahan.

“Kami ingin akses hunian layak lebih mudah dan terjangkau,” ujarnya.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut. Rekonsiliasi data akan segera dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan.

“Kami akan pastikan data sinkron agar program tepat sasaran,” katanya.

Kunjungan dua menteri ini menegaskan satu hal: persoalan utama bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan data akurat agar bantuan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.***