Pj Gubernur Kalbar Harisson Apresiasi Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ditandai dengan pemberangkatan armada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Karotang 872.

Bentuk komitmen Bank Indonesia (BI) dalam memastikan ketersediaan uang layak edar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BI bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyelenggarakan “Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024". 

Pj Gubernur Kalbar Harisson secara resmi melepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak, Jum'at (7/6/2024).

Ekspedisi ini merupakan bentuk komitmen BI dan TNI AL dalam memastikan ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Nantinya ERB 2024 akan menjangkau 90 pulau di 18 provinsi di Indonesia, termasuk Pulau Karimata, Pulau Cempedak, Pulau Maya, Pulau Pelapis, dan Padang Tikar di Kalimantan Barat. 

Kegiatan ini juga akan diisi dengan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan program sosial Bank Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan dalam sambutannya, Pj Gubenur Harisson menuturkan bahwa kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang dirangkaikan juga dengan Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah serta Program Sosial Bank Indonesia ini, sangat mendukung Program Pemerintah Daerah, secara khusus peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ia mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang dilakukan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Bank Indonesia  Perwakilan Kalimantan Barat dalam memenuhi kebutuhan uang masyarakat Kalimantan Barat.

"Dengan jumlah yang cukup dan memastikan kondisi layak edar di wilayah Terdepan, Terluar dan Terpencil (Pulau Karimata, Pulau Cempedak, Pulau Maya, Pulau Pelapis dan Padang Tikar) selama seminggu 7-13 Juni 2024," kata Pj Gubernur Kalbar Harisson.
 
Lanjutnya, ekspedisi Rupiah Berdaulat secara langsung mendorong keterlibatan dan edukasi masyarakat Cinta Bangga Paham Rupiah, serta daya Masyarakat  mengakses produk jasa keuangan, salah satunya adalah investasi pembiayaan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

Yakni Interaksi Aktif Masyarakat dengan Lembaga Perbankan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat kecil, hendaknya dapat bersama-sama kita dorong dan wujudkan.

Oleh karenanya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kebijakan terus bersinergi mendorong pengembangan ekonomi, literasi, industri dan akses jasa keuangan bagi masyarakat.

Salah satunya penyediaan akses keuangan dalam produk keuangan (kredit, tabungan, penjaminan, subsidi bunga dan investasi mudah, murah serta aman) dan dukungan implementasi salah satu misi Bank Indonesia.

Yakni mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter, dan bauran kebijakan Bank Indonesia benar-benar mampu dan berdampak bagi Kalimantan Barat.

Sebagai contoh suku bunga rendah dan prioritas akses keuangan bagi masyarakat 3T dan lokasi perbatasan," ucap orang nomor satu di Kalbar tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68 persen, sedangkan di Kalimantan Barat sedikit lebih tinggi yaitu 51,95 persen. 

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan secara nasional mencapai 85,10 persen, dan di Kalimantan Barat sebesar 84,16 persen.

Terkait dengan literasi Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini,  berdasarkan studi Otoritas Jasa Keuangan bahwa setiap peningkatan 1 persen inklusi keuangan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,16 persen, karena salah satu indikator dari IPM adalah standar hidup layak (ekonomi). 
 
Angka tersebut menunjukkan pekerjaan rumah bagi Kalimantan Barat yang sangat besar dalam meliterasi keuangan, walaupun angka tersebut berada di atas angka nasional serta pemerintah pusat yang menargetkan angka Indeks Inklusi keuangan sebesar 90 persen Tahun 2024.

"Serta sasaran khusus perluasan layanan tersebut bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM serta masyarakat lintas kelompok," timpalnya.

Sementara itu, Direktur Management Pengelolaan Uang BI Budi Sudaryono mengaungkapkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan amanat dan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan uang Rupiah, yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang rupiah.

"Pengelolaan uang rupiah juga merupakan salah satu tugas Bank Indonesia untuk mendukung tujuan BI, yaitu stabilitas nilai Rupiah," jelasnya.

Dalam pengelolaan uang rupiah termasuk didalamnya pengedaran uang, Bank Indonesia mempunyai misi untuk menyediakan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang cukup, dengan jenis pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta dalam kondisi berkualitas dan layak edar. 

Dengan itu pihaknya dapat memastikan uang Rupiah beredar dan digunakan di seluruh wilayah NKRI. 

Pengedaran dan penggunaan uang Rupiah diseluruh NKRI merupakan hal penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Karena rupiah bukan saja sebagai alat transaksi pembayaran, tetapi Rupiah juga merupakan identitas dan alat pemersatu bangsa dan menjadi salah satu simbol kedaulatan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam UU Mata Uang," terang Budi.

Dirinya juga mengapresiasi khususnya kepada Pemerintah Daerah, TNI AL dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah dan terus mendukung Bank Indonesia dalam pelaksanaan pendistribusian uang yang berkualitas khususnya ke seluruh wilayah 3T di NKRI dalam rangka menegakkan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara tercinta.

"Sinergi dan semangat untuk menjaga kedaulatan NKRI tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain dengan TNI AL, kami juga akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam menyukseskan program ERB 2024 ini," pungkasnya. 

Pj Gubernur Kalbar Harisson menghadiri Ekspedisi Rupiah bersama Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), Budi Sudaryono, dan Komandan Lantamal XII, Laksamana Pertama Avianto Rooswiran M.Tr. Opsla, Pimpinan Mabes AL Jakarta dalam hal ini di wakili oleh Pabandya Opsla Letnan Kolonel Wityudha Timortimur Suratmono, Komandan KRI Karotang 872, Mayor Laut (P) Lucky Heri Kristianto, M.Tr Opsla, dan Pj. Walikota Pontianak Ani Sofian, serta Jajaran Forkopimda. ***