DPRD Kalbar Berikan Sejumlah Catatan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

PONTIANAK, insidepontianak.com - Delapan fraksi DPRD Kalbar, memberikan sejumlah catatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Pemprov Kalbar tahun 2023. 

Sejumlah catatan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar pada, Kamis (20/6/2024). 

Juru bicara fraksi PKB-Hanura, Suib mengatakan, pertanggungjawaban APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan demokrasi. Yakni sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat sehingga diketahui tata kelola keuangan pemerintah provinsi.

"Laporan keuangan pemerintah provinsi untuk menjaga akuntabilitas keuangan setiap tahun. Agar pengaturan semakin efektif dan dapat dikontrol publik," kata Suib. 

Ia menyampaika, setelah mencermati penjelasan Pj Gubernur, fraksi Hanura-PKB menyambut baik laporan pertanggungjawaban APBD Pemprov Kalbar untuk dibahas bersama-sama bersama DPRD. 

"Kami berharap kelak dihasilkan Perda yang mampu menghasilkan Perda yang dapat menjadi bahan evaluasi, sehingga hasil koreksi dapat memperbaiki kinerja instansi," terangnya. 

Suib juga mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah sehingga mampu meraih predikat WTP setelah melakukan pemeriksaan tahun 2023. 

Walau memang secara total pendapatan tidak memenuhi target. Namun, PAD tetap mengalami peningkatan dibanding 2022. Ia juga menyoroti kurang optimalnya belanja anggaran yang diajukan. 

Selain itu, ia meminta agar pemerintah memberi perhatian terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang terjadi hampir diseluruh daerah. 

"Kami mohon Pj Gubernur mempercepat perbaikan infrastruktur yang masih rusak dan pemerataan pendidikan serta kesehatan," pesannya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan, ada beberapa catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. 

Di antaranya beberapa pendapatan yang tak tercapai karena lebih tinggi dibanding tahun lalu.

"Tapi, progres pendapatan dari tahun ke tahun ada peningkatan. Walau 2023 target tinggi tidak sesuai yang diharapkan," katanya. 

Amin melanjutkan, struktur pendapatan tahun-tahun lalu masih mengacu pada pelabuhan internasional. Dengan harapan ekspor pendapatan meningkat. 

Tapi berdasarkan informasi, yang didapat pendapatan pelabuhan Kijing belum bisa diraih karena masih dikelola Pelindo. 

"Di kami asumsi kami di DPRD pendapatan bisa masuk ke kas daerah," katanya.***