DPRD Kalbar Terima Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

9 Juli 2024 15:22 WIB
Juru bicara Fraksi Golkar, Heri Mustamin menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2023, Selasa (9/7/2024). (Insidepontianak.com/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com - DPRD Kalbar setujui Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda  Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2023.

Nota kesepakatan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kalbar, yang digelar pada Selasa (9/7/2024).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, Syarif Amin Muhammad dan Yuliana. Paripurna juga dihadiri PJ Sekda Kalbar, Mohammad Bari.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Eni Lestari mengucapkan terima kasih kepada badan anggaran DPRD yang telah bekerja dengan cermat, dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023.

"Setelah mencermati laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda laporan pertanggungjawaban APBD untuk ditetapkan menjadi Perda," kata Eni Lestari.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa saran. Di antaranya, mengingatkan agar ada sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah, agar program-program yang akan dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pemerintah melakukan terobosan-terobosan baru, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan bisa tercapai, bahkan jika memungkinkan bisa melampaui target yang sudah ditentukan.

Sementara itu, Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Heri Mustamin juga menerima Raperda laporan pertanggungjawaban APBD Kalbar tahun 2023 tersebut.

Dia juga mendorong agar laporan pertanggungjawaban APBD setiap tahunya dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.

"Percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah dapat dilakukan secara matang dan akurat, serta memperbaiki pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Di samping itu, partai Golkar juga mengharapkan pemerintah provinsi perlu memberikan motivasi kepada aparatur agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Fraksi Golkar juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan dengan optimis seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas," terangnya.

Sementara itu, Fraksi PKS-PPP juga menerima laporan pertanggungjawaban APBD Kalbar tahun 2023 tersebut. Melalui juru bicaranya, Madnawir, PPP berharap agar belanja daerah ke depan, itu dapat dikerjakan lebih awal, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

"Rasanya sudah berulang kali ini disampaikan, tapi tetap saja tradisi merealisasikan program kejar tayang di triwulan akhir tahun," ujarnya.

Pada kesempatan ini, PPP juga mengingatkan ada beberapa program kegiatan yang pada tahun lalu tidak terlaksana. PPP berharap agar dilakukan singkronisasi, agar apa yang sudah disampaikan dalam perencanaan awal, dapat diwujudkan.

"Tentu jika ada kendala, dapat segera dibicarakan bersama, agar program kegiatan yang diusulkan atau aspirasi yang disampaikan tetap terakomodir denga baik," terangnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kalbar, Mohammad Bari menyampaikan, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ketua, wakil-wakil ketua dan seluruh anggota DPRD, yang telah melaksanakan fungsi dan perannya mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2023.

Bari memastikan, saran yang diberikan dalam rapat pembahasan, akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga kualitas pengelolaan keuangan kedepan akan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.***


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : Abdul Halikurrahman

Leave a comment