Pj Gubernur Kalbar Harisson Buka FGD Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP

SINGKAWANG, insidepontianak.com - Menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Barat

Pj Gubernur Kalbar Harisson membuka Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP bertema "Kesehatan Tahun 2023 dan 2024" di Hotel Swiss Belinn Singkawang, Kamis (25/7/2024). 

Pj Gubernur Kalbar Harisson menghimbau untuk memperhatikan indikator-indikator Kualitas Pembangunan Manusia, termasuk Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Per kapita Penduduk (PPP). 

Ia juga menyoroti peningkatan UHH di seluruh kabupaten/kota Kalimantan Barat sejak 2010, dengan Kabupaten Bengkayang mencatat angka tertinggi (74,20 tahun) pada 2023.

FGD dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pj. Gubernur dan beberapa Kepala Daerah se-Kalimantan Barat. 

Komitmen ini mencakup enam poin penting, termasuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, dan penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi.

Harisson menekankan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata. 

Sektor lain, seperti lingkungan hidup, pendidikan, sosial, dan ekonomi, memiliki peran yang sangat krusial. Bahkan, kontribusi mereka bisa mencapai 60-70 persen. 

Faktor genetik dan pelayanan kesehatan memang berperan, masing-masing 10 persen dan 20 persen, namun lingkungan dan perilaku memiliki dampak yang jauh lebih besar, yaitu 40 persen dan 30 persen.

"Misalnya dalam kasus stunting, orang tua yang pendek belum tentu memiliki anak yang pendek juga. Lingkungan dan pola asuh yang tepat dapat mencegah stunting." ungka, Harisson.

Harisson menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perilaku hidup sehat.

"Kita tidak bisa menyalahkan sektor kesehatan jika derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," jelasnya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Kalbar Harisson mengungkapkan kabar baik terkait penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. 

Berdasarkan survei terbaru, angka kemiskinan turun dari 6,71persen pada 2023 menjadi 6,32 persen pada 2024. Kabupaten Kubu Raya mencatat angka kemiskinan terendah sebesar 4,08 persen, sementara Kabupaten Melawi masih tertinggi dengan 10,62 persen.

"Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan," paparnya. ***