Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Kalbar Harisson Minta Masyarakat Tanam Cabai

PONTIANAK, insidepontianak.com - Diharapkan materi kegiatan strategis ke depan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga yang tentunya dapat bekerja sama dengan para Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya di daerah masing - masing.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menegaskan hal itu saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang dipimpin langsung secara virtual oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Senin (29/7/2024).

Bertempat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pj Gubernur Kalbar Harisson, didampingi kepala perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Barat mengikuti rakor tersebut.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengharapkan kegiatan rakor yang dilaksanakan setiap Minggu ini kedepannya dapat dilakukan perubahan serta program jangka panjang.

"Pada pertemuan kita pada pagi hari ini . Saya juga tak henti-hentinya mengingatkan bahwa kita selalu memiliki grafik yang sama setiap tahun yang saya pelajari semua berkaitan dengan Beras, Bawang, Cabai. Ini yang saya tekankan kita jangan sampai jatuh dilubang yang sama," pintanya.

Sementara itu, usai menghadiri rakor Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan dari rakor yang membahas terkait dengan inflasi yakni ada beberapa komoditas yang harus diwaspadai kenaikan harga seperti cabai rawit, minyak goreng dan beras.

Menurutnya cabai rawat merupakan hal yang sederhana, sehingga Harisson meminta kepada Bupati/Walikota untuk terus menggalakan setiap rumah tangga menanam cabai rawit yang bisa membantu kebutuhan rumah tangga.

"Jadi kebutuhan rumah tangga itu bisa dipetik dari halaman, pot sendiri yang ditanami cabai rawit," pinta PJ Gubernur Kalbar Harisson.

Kemudian untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng dan beras, dimana yang saat ini masa panen beras sudah berkurang produksinya sehingga harus diwaspadai jangan sampai ada distributor yang nakal didalam melakukan tata kelola pendistribusian dari beras maupun minyak goreng yang saat ini harganya di atas nilai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kita akan segera menurunkan tim untuk memastikan bahwa nantinya harga minyak goreng kita ini tidak melonjak, kita mengupayakan agar minyak kita ini kembali ke harga HETnya," ungkap Harisson.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan inflasi di Kalimantan Barat dapat terkendali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga komoditas dan mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif inflasi. ***