Bupati Sujiwo Harap Kubu Raya Dapat Porsi Anggaran Proporsional dari Pemprov

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, berharap kebijakan anggaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disusun secara proporsional.

Kubu Raya dinilai layak mendapat perhatian lebih. Karena berperan sebagai penyangga ibu kota provinsi. Sekaligus pemasok berbagai komoditas kebutuhan bagi Kota Pontianak.

Kontribusi ekonominya pun besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kubu Raya berada di urutan kedua setelah Pontianak.

Sementara, dari sisi jumlah penduduk, Kubu Raya juga menempati posisi ketiga setelah Pontianak dan Sambas.

“Kondisi ini harus jadi pertimbangan Pemrov dalam penyusunan kebijakan anggaran,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia pun menegaskan, pembagian anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan peran masing-masing daerah. Tidak harus sama. Tapi harus adil.

“Kami hanya ingin mendapat perhatian yang proporsional,” ucapnya.

Kubu Raya memiliki wilayah luas dengan karakteristik pesisir dan kepulauan. Kondisi ini butuh dukungan anggaran agar pemerataan pembangunan bisa berjalan.

Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah justru melemah. APBD Kubu Raya 2026 hanya sekitar Rp1,64 triliun.

Turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2 triliun. Bahkan, APBD tahun ini terjadi defisit sekitar Rp54 miliar.

Dampaknya mulai terasa. Alokasi pokok pikiran (pokir) DPRD ikut menyusut. Tinggal Rp300 juta per tahun.

Dana aspirasi itu pun jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan di sembilan kecamatan.

Karena itu, Bupati Sujiwo berharap alokasi anggaran regular dari pemerintah provinsi bisa diperkuat supaya pembangunan di Kubu Raya tetap berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, memastikan pemerintah provinsi tetap berupaya membantu kabupaten dan kota, meski menghadapi tekanan fiskal.

Ia mendorong daerah lebih kreatif mencari sumber pembiayaan. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita harapkan daerah bisa menggali PAD dan memanfaatkan dukungan APBN,” ujarnya.

Harisson juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci agar pembangunan berjalan konsisten.

“Koordinasi harus terus diperkuat agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.***