Ilusi Tembakau Dibongkar di Pontianak: Rokok Bebani Ekonomi Keluarga hingga Diduga Incar Anak Muda

PONTIANAK, insidepontianak.com - Rokok kembali jadi sorotan tajam dalam diskusi publik di Pontianak. 

Lewat pemutaran film dokumenter 'Di Balik Ilusi Tembakau', Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama AJI Pontianak menghadirkan ruang dialog yang membedah dampak tembakau dari berbagai sisi.

Di antaranya, dari sisi kesehatan, ekonomi, hingga strategi industri.

Kegiatan yang digelar Kamis (4/6/2026) itu mempertemukan jurnalis, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam satu forum diskusi yang menyoroti persoalan rokok yang kian kompleks di Kalimantan Barat.

Ketua AJI Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi, menegaskan kegiatan ini bukan untuk menggiring opini, melainkan membuka ruang kritis berbasis data.

“Kami ingin menghadirkan ruang diskusi yang terbuka, kritis, dan berbasis fakta,” kata Rivaldi.

Rokok Dinilai Bebani Rumah Tangga Miskin

Dari sisi kesehatan publik, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyoroti besarnya pengeluaran rumah tangga untuk rokok yang bisa mencapai Rp900 ribu per bulan.

Menurutnya, kondisi ini sangat membebani keluarga berpenghasilan rendah yang seharusnya bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pokok lainnya.

Di samping itu, ia juga menilai kontribusi pajak rokok terhadap pembangunan daerah tidak terlalu signifikan, yakni sekitar Rp20 miliar.

“Jadi sumbangannya tidak terlalu besar,” katanya.

Strategi Industri Rokok Disorot

Penulis naskah film Di Balik Ilusi Tembakau, Ambar Arum, menyoroti strategi pemasaran industri rokok yang dinilai semakin halus dan menyasar generasi muda.

Produk dengan varian rasa dan kemasan menarik disebut membuat rokok tampak tidak berbahaya bagi anak-anak dan remaja.

“Jadinya seperti dianggap permen,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Antonius Decky, menekankan pentingnya penguatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Ia menegaskan, aturan tersebut bukan melarang merokok, tetapi melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Sementara itu, Komite Nasional Pengendalian Tembakau menilai Indonesia perlu melakukan “denormalisasi” terhadap kebiasaan merokok yang selama ini dianggap wajar di masyarakat.

“Ilusi itu terjadi ketika dampak kesehatan dan ekonomi dianggap hal biasa,” ujar Tubagus Haryo Karbiyanto.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi kebijakan publik dari pengaruh industri tembakau.

Biaya Sosial Dinilai Lebih Besar

Dari perspektif akademisi Universitas Tanjungpura, Erni Panca Kurniasih, biaya sosial dan kesehatan akibat konsumsi tembakau perlu dihitung secara menyeluruh.

Ia menyebut, jika dihitung komprehensif, beban yang ditimbulkan bisa melebihi manfaat ekonomi industri tersebut. Karena itu, ia mendorong adanya diversifikasi produk tembakau ke sektor bernilai tambah lebih tinggi.

Di lain sisi, diskusi tersebut meninggalkan kesan bagi peserta. Jimmy, salah satu peserta, mengaku semakin mantap untuk berhenti merokok setelah menyaksikan film.

“Semakin memantapkan diri untuk berhenti,” ucap Jimmy.

Melalui kegiatan ini, AJI Pontianak berharap edukasi soal dampak rokok tidak hanya berhenti di ruang diskusi, tetapi meluas menjadi kesadaran publik melalui media kreatif seperti film dokumenter. (Greg)