Sekolah Rakyat Diharapkan Buka Jalan Anak Putus Sekolah di Landak Kembali Belajar

LANDAK, Insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten Landak menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak putus sekolah untuk kembali memperoleh pendidikan sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah yang hingga kini masih tergolong rendah.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan, pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan calon peserta didik melalui Program Gerbang Asa meski pembangunan Sekolah Rakyat di Landak belum dimulai.

"Di Landak sekolahnya memang belum dibangun, tetapi calon siswanya sudah kami siapkan. Sekarang mereka kami titip di asrama," kata Karolin, Senin (13/7/2026).

Menurut Karolin, kehadiran Sekolah Rakyat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini putus sekolah.

Ia berharap program tersebut mampu mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Landak yang saat ini masih berada di angka 7,5 tahun.

"Jadi kita berharap dengan adanya Sekolah Rakyat, angka lama sekolah di Kabupaten Landak bisa meningkat. Saat ini posisinya baru 7,5 tahun. Jadi IPM kita tidak naik-naik," ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Karolin bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Landak mendatangi Kantor Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat di Pontianak.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Landak menyerahkan dokumen usulan sekaligus mengawal rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebagai bentuk kesiapan, Karolin menyampaikan, Pemkab Landak telah menyediakan lahan di kawasan strategis, tepatnya di tengah Kota Ngabang.

Lahan yang sebelumnya berstatus hutan kota itu telah melalui proses alih fungsi bersama ATR/BPN sehingga siap digunakan apabila pembangunan disetujui pemerintah pusat.

Selain menyediakan lahan, ia juga menyatakan siap melakukan pematangan lahan agar proses pembangunan dapat segera dimulai tanpa terkendala persoalan teknis.

Tak hanya mengusulkan Sekolah Rakyat, Pemkab Landak juga meminta pemerintah pusat membantu merehabilitasi sejumlah sekolah di wilayah pedalaman yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Salah satunya bangunan sekolah milik Yayasan Katolik Santo Benediktus yang berdiri sejak 1984 dan hingga kini masih didominasi konstruksi kayu.

Karolin juga mengusulkan pembangunan kawasan sekolah terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi.

Menurutnya, perluasan akses pendidikan harus dilakukan melalui berbagai skema agar semakin sedikit anak di Kabupaten Landak yang terpaksa berhenti sekolah. (*)