Ikut Workshop SMM di Jakarta, Unisma Perkuat Mutu Sertifikasi Mahasiswa

MALANG, insidepontianak.com – Forum Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Perguruan Tinggi Swasta (Forum LSP P1 PTS) se-Indonesia menggelar agenda penting di Jakarta.

Mereka mengadakan Workshop dan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Universitas Tarumanagara, pada 9–11 Juli 2026.

Program itu bertujuan memperkuat tata kelola, kapasitas personel, serta mutu uji keahlian di lingkungan kampus. Kegiatan ini diikuti lebih dari 20 peserta dari berbagai kampus swasta.

Forum pelatihan tersebut sekaligus menjadi wadah konsolidasi, peningkatan kapasitas, dan ajang berbagi pengalaman dalam membangun sistem pengakuan keahlian yang kredibel dan berkelanjutan.

Universitas Islam Malang (Unisma) tak mau ketinggalan. Kampus ini mengutus Dr Ahmad Syaifudin, dari tim pengelola LSP untuk ikut dalam workshop tersebut.

Kehadirannya menjadi bukti komitmen Unisma dalam membenahi tata kelola lembaga. Mereka fokus mengembangkan skema uji baku yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, program studi, dan dunia kerja melalui penyediaan asesor andalan.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), drg. Ulfah Masfufah, mengingatkan agar lembaga lisensi di kampus tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi.

"Lembaga ini harus menjadi strategi utama kampus. Perannya vital dalam mencetak lulusan terampil yang siap bersaing di dunia kerja," ujarnya.

Ulfah menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen jajaran rektorat. Dukungan tersebut harus konkret. Mulai dari regulasi internal, penyediaan SDM, anggaran, sarana uji, hingga integrasi ke dalam kurikulum kuliah.

"Tanpa dukungan nyata dari pimpinan, lembaga ini akan sulit berkembang dan menjaga keberlanjutan izinnya," tegas Ulfah.

Kampus yang mampu melahirkan ribuan lulusan berkeahlian teruji memiliki poin plus. Bahkan, capaian di atas 3.000 peserta ujian dinilai menjadi indikator kuat peningkatan mutu kampus. Hal ini sekaligus mendongkrak akreditasi menuju predikat kampus unggul.

Senada dengan itu, Komisioner BNSP, Prof. Amilin, menekankan pentingnya peran strategis pucuk pimpinan sejak awal lembaga dibentuk. Rektorat memiliki fungsi krusial sebagai Dewan Pengarah.

"Dewan Pengarah bertanggung jawab menentukan arah kebijakan, menjaga independensi, serta mendukung pemenuhan target tahunan," kata Prof. Amilin.

Ia juga mendorong adanya ruang diskusi yang melibatkan jajaran rektorat, ketua program studi, dan BNSP. Tujuannya agar ada kesamaan visi. Dengan begitu, pengembangan mutu lulusan menjadi tanggung jawab institusi secara menyeluruh.

Selain itu, Prof. Amilin mengingatkan pentingnya menyusun skema ujian yang khas. Pola tersebut harus disesuaikan dengan keunggulan tiap program studi.

Langkah ini menjadi instrumen tepat untuk mengukur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sekaligus menjembatani dunia kampus dengan kebutuhan industri.

Dalam sesi diskusi, para peserta sepakat bahwa dunia usaha saat ini tidak lagi hanya melihat selembar ijazah. Industri mencari lulusan yang mengantongi bukti keahlian resmi berskala nasional.

Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikabarkan tengah menggodok penguatan kebijakan serupa bagi mahasiswa di Indonesia.***