Mulyadi Menuju Pilwako Pontianak 2024, Tiga Parpol Ini Berpotensi Jadi Pengusung

PONTIANAK, insidepontianak.com - Bakal calon wali kota Pontianak, Mulyadi terus membuka komunikasi politik dengan sejumlah partai menuju pencalonan pemilihan wali kota Pontianak 2024.

Sejauh ini, tiga partai santer dikabarkan hampir pasti mengusung adik Sutarmidji itu menantang pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan. Tiga partai ini adalah Golkar, PPP, PKB.

Partai Golkar sendiri punya enam kursi di DPRD Kota Pontianak. Sementara PKB punya empat kursi dan PPP tiga kursi.

Artinya sudah cukup syarat bagi Mulyadi untuk mendaftarkan ke KPU. Selain tiga partai ini, Demokrat juga dikabarkan tengah intens berkomunikasi dengannya.

Adapun Mulyadi kini telah menjadi kader Golkar setelah pensiun sebagai ASN dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Kota Pontianak.

"Sampai saat ini, yang hampir pasti memberi dukungan Golkar, PPP, PKB. Sementara yang intens komunikasi ada juga Demokrat," kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak, Bebby Nailufa, Jumat (2/8/2024).

Namun demikian, dari tiga partai ini baru PPP yang telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Mulyadi. Sementara rekomendasi Golkar dan PKB tengah berposes.

Bebby juga menyebut, sosok wakil pendamping Mulyadi juga telah mengerucut ke dua nama. Namun ia belum mau merinci. 

"Nanti pada waktunya akan diumumkan," ujar Bebby.

Sekretaris DPC PKB Kota Pontianak, Hery Arianto pun mengaku partainya juga berpotensi mengusung Mulyadi. Tapi, wacana ini masih belum final.  

"Kalau sudah ada kepastian yang benar-benar kuat akan saya infokan kembali," katanya.

Ia pun berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan jelas sikap PKB dalam menyongsong Pilwako Pontianak 2024.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Kalbar, Ermin Elviani tak menampik partainya juga membuka komunikasi politik dengan berbagai tokoh, termasuk dengan Mulyadi.

Namun demikian, Demokrat juga sama dengan PKB. Sampai saat ini partai berlambang Bintang mercy itu belum menentukan sikap.

"Rekomendasi Demokrat untuk Kota Pontianak masih diproses DPP. Intinya apapun keputusan DPP harus dikawal," tegas Ermin.***