Golkar Kalbar: Pilkada Lewat DPRD Solusi Tekan Korupsi Kepala Daerah

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini dinilai mampu menekan biaya politik yang mahal dan memicu praktik koruptif.

Wakil Ketua DPD Golkar Kalbar, Heri Mustamin, menyebut pembiayaan Pilkada langsung selama ini membebani negara dan kandidat. Dampaknya, kepala daerah kerap terjebak pada upaya mengembalikan modal politik setelah terpilih.

Melalui mekanisme perwakilan, Golkar ingin mengembalikan arah pemerintahan daerah. Fokusnya pada kesejahteraan rakyat, bukan balas jasa politik.

“Ini bukan soal mencabut hak demokrasi rakyat. Ini soal mengembalikan tujuan demokrasi itu sendiri,” kata Heri.

Ia menegaskan, demokrasi tidak semata diukur dari pemilihan langsung. Demokrasi adalah sarana partisipasi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan.

“Filosofi demokrasi itu meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai atas nama demokrasi, pembiayaan negara justru tidak efektif dan tidak efisien,” ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar itu menilai Pilkada langsung melahirkan dua persoalan besar. Pertama, biaya penyelenggaraan yang tinggi. Kedua, ongkos politik kontestan yang tidak rasional.

Kondisi tersebut berdampak pada tata kelola pemerintahan. Kepala daerah terpilih cenderung mencari cara mengembalikan biaya kampanye.

“Biaya Pilkada sangat besar. Negara dan peserta sama-sama terbebani. Ini sering berujung pada penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.

Menurut Heri, mahalnya ongkos politik menjadi pintu masuk korupsi, jual beli jabatan, hingga maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.

“Kos politik mendorong penyalahgunaan kewenangan. Korupsi akhirnya meluas, dari kepala daerah sampai ke OPD,” tegasnya.

Ia menekankan, Pilkada tidak langsung tetap demokratis dan sah secara konstitusi. Mekanisme perwakilan sejalan dengan Sila Keempat Pancasila tentang musyawarah.

“Demokrasi tidak selalu harus langsung. Perwakilan juga demokratis dan konstitusional,” kata Heri.

Anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini menambahkan, anggaran Pilkada yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dapat ditekan signifikan jika dilakukan melalui DPRD.

“Bayangkan jika biaya itu dipangkas. Puluhan triliun bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, sandang, dan pangan,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran negara semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan dasar rakyat. Bukan habis untuk pembiayaan demokrasi yang minim dampak langsung.

“Ketika kepala daerah menjabat, orientasinya sering bukan rakyat, tetapi mengembalikan modal. Ini yang memicu banyak OTT,” ujarnya.

Heri menegaskan, wacana Pilkada melalui DPRD masih dalam tahap kajian dan diskusi publik. Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan, termasuk Gerindra, NasDem, PKB, dan Demokrat. 

Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat dan MUI. Ia berharap masyarakat memperoleh pemahaman utuh dan objektif. Pengawasan lembaga seperti KPK juga dinilai penting.

“Kita perlu edukasi politik yang benar. Demokrasi yang kebablasan dan tidak berpihak pada kesejahteraan justru bisa menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.***