Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis: Catatan Kritis bagi Tata Kelola Negara

Oleh: Drs Syarif Usmulyadi, M.Si
----------------------------------------------------------

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

Melalui penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, negara berupaya memastikan pemenuhan hak dasar atas gizi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Namun, munculnya sejumlah kasus keracunan makanan pada peserta MBG di berbagai daerah perlu disikapi secara serius dan jernih.

Peristiwa ini tidak semestinya dipandang semata sebagai gangguan teknis di lapangan, melainkan sebagai sinyal penting bagi negara untuk meninjau kembali tata kelola implementasi program.

Dari Insiden ke Refleksi Sistemik

Dalam praktik sehari-hari, keracunan makanan dalam skala terbatas mungkin dapat terjadi. Akan tetapi, ketika kasus serupa muncul berulang, melibatkan banyak korban, dan terutama menyasar anak-anak sekolah.

Maka, persoalan tersebut patut dipahami sebagai masalah sistemik, bukan lagi sekadar insiden individual. Dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik, makanan yang menimbulkan dampak kesehatan adalah produk yang tidak aman.

Dalam konteks MBG, negara—melalui Badan Gizi Nasional (BGN)—tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai penanggung jawab mutu dan keselamatan program.

Oleh karena itu, tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada mitra penyedia makanan, karena penetapan, pembiayaan, dan pengawasan berada dalam kewenangan negara.

Persoalan Utama: Tata Kelola, Bukan Niat Kebijakan

Sejumlah faktor patut menjadi bahan evaluasi bersama. Di antaranya adalah kecenderungan seleksi mitra yang lebih menekankan kecepatan pelaksanaan daripada kesiapan teknis yang memadai, proses verifikasi lapangan yang bersifat administratif, serta ketidakseimbangan antara kapasitas mitra dengan target produksi yang ditetapkan.

Selain itu, pengawasan pasca-penetapan mitra sering kali belum dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Di banyak kasus, kontrol kualitas terlihat kuat di awal program, namun melemah seiring berjalannya waktu.

Ketiadaan mekanisme peringatan dini ketika kualitas menurun semakin memperbesar potensi risiko. Dalam kondisi seperti ini, mengganti mitra yang bermasalah tanpa memperbaiki sistem pengawasan secara menyeluruh berpotensi hanya memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya.

Langkah-Langkah Pembenahan yang Perlu Dipertimbangkan

BGN pusat memiliki peran strategis dalam memastikan konsistensi dan mutu pelaksanaan MBG secara nasional.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain penghentian sementara operasional mitra yang terindikasi bermasalah untuk kepentingan evaluasi dan keselamatan penerima manfaat.

Selain itu, audit menyeluruh berbasis risiko perlu dilakukan, tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup proses pengolahan makanan, rantai pasok bahan pangan, sanitasi dan kebersihan dapur, serta distribusi dan penyimpanan makanan.

Standarisasi pengawasan nasional yang lebih seragam juga menjadi kebutuhan mendesak. Perbedaan kapasitas daerah tidak seharusnya menghasilkan perbedaan tingkat perlindungan terhadap keselamatan anak-anak.

Standar minimum pengawasan yang jelas, terukur, dan dapat diaudit perlu diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Penegakan sanksi yang tegas namun transparan juga penting, tidak semata sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan agar kesalahan serupa tidak berulang.

Penguatan Peran Daerah sebagai Garda Terdepan

Tim MBG di daerah dan pemerintah daerah seharusnya diposisikan sebagai ujung tombak pengamanan mutu. Verifikasi lapangan perlu dilakukan secara substantif dengan melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi teknis.

Keterlibatan aktif dinas kesehatan dan puskesmas, khususnya dalam pengawasan sanitasi dan keamanan pangan, menjadi sangat krusial. Di sisi lain, mekanisme pelaporan dari sekolah dan orang tua perlu dirancang agar mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat.

Partisipasi publik dalam bentuk pengawasan sosial justru dapat menjadi kekuatan bagi keberlanjutan program. Keterbukaan sebagai Syarat Keberlanjutan Program sebesar MBG tidak dapat dijalankan secara tertutup.

Keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi merupakan prasyarat utama bagi kebijakan publik yang berkelanjutan. Upaya mereduksi kasus keracunan sebagai persoalan teknis semata justru berisiko menggerus kepercayaan publik.

Keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi, melampaui kepentingan administratif maupun target kinerja jangka pendek.

Menjaga Tujuan Mulia Program

MBG adalah program penting dan memiliki tujuan mulia. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari cakupan dan angka penyerapan, melainkan dari sejauh mana negara mampu memastikan keamanan dan kualitas layanan yang diberikan.

Jika kasus keracunan ini dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh—mulai dari seleksi mitra, pengawasan, hingga akuntabilitas—maka MBG justru dapat menjadi contoh bagaimana negara belajar, berbenah, dan memperkuat kepercayaan publik.

Sebaliknya, tanpa pembenahan yang serius, program yang dimaksudkan untuk melindungi gizi berisiko menimbulkan persoalan kesehatan baru. Di titik inilah kehatihatian, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci.***

Penulis : Syarif Usmulyadi (Dosen Ilmu Politik Fisip Untan)
Editor : -