Refleksi 2025, Heri Mustamin Dorong Soliditas dan Percepatan Pembangunan di 2026

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menilai tahun 2025 menjadi periode yang sarat dinamika bagi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Mulai dari persoalan tata kelola pemerintahan, kondisi fiskal daerah, hingga berbagai isu kebijakan publik, yang harus menjadi bahan refleksi menuju perbaikan di tahun 2026.

“Kalau kita melihat tahun 2025 ini, dinamika pemerintahan provinsi cukup dinamis. Ada persoalan pemerintahan, fiskal, dan persoalan-persoalan lain yang memang harus kita evaluasi bersama,” ujar Heri Mustamin.

Ia menjelaskan, persoalan fiskal menjadi salah satu isu penting yang banyak didiskusikan sepanjang 2025, khususnya yang berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, menurutnya, dampak TKD terhadap fiskal Pemerintah Provinsi Kalbar tidak terlalu dominan. Ia menyebut hanya sekitar 9 persen dari APBD.

"Tapi yang jadi persoalan justru karena PAD dan APBD kita relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Barat,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Heri, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan urusan wajib serta memenuhi kepentingan masyarakat. Karena itu, isu fiskal menjadi diskusi intens antara eksekutif dan legislatif sepanjang 2025.

Selain fiskal, Heri juga menyinggung dinamika politik internal pemerintahan, termasuk isu ketidakkompakan antara gubernur dan wakil gubernur yang sempat mencuat di ruang publik.

Ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, dia mengapresiasi,  akhir tahun 2025 terlihat sikap kenegarawanan keduanya yang patut dicontoh.

"Kita mengapresiasi sehingga perbedaan tidak berlarut-larut, dan menganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Heri, gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan yang tidak hanya harus terlihat kompak, tetapi benar-benar solid dalam bekerja. 

Sebab, tanpa persatuan di tingkat pimpinan, akan sulit mengajak masyarakat bersatu membangun Kalbar. Terlebih lagi, banyak persoalan Kalbar kedepan harus menjadi perhatian. Utamanya infrastruktur yang belum merata.

Ia menekankan pentingnya kemandirian dan inovasi fiskal di tahun 2026. Ia mendorong kepala daerah bersama jajaran eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan terobosan baru, sekaligus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

“Kita perlu mendorong pengusaha, baik di sektor tambang, perkebunan, maupun industri lainnya, agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar. Jangan hanya kaya sumber daya, tapi rakyatnya tidak merasakan dampaknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data 2025, tingkat kepesertaan baru mencapai sekitar 30 persen, sementara lebih dari 67 persen tenaga kerja belum memiliki jaminan yang memadai.

“Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi di tahun 2026, karena ini berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” tegas Heri.

Heri mengajak seluruh pihak menjadikan 2025 sebagai tahun pembelajaran. Ia berharap berbagai perbedaan dan kekurangan yang terjadi dapat disatukan dalam semangat kebersamaan pada 2026.

“Mari kita tinggalkan kesalahan-kesalahan di 2025 tanpa dendam. Tahun 2026 harus menjadi tahun kebersamaan, persatuan, dan kerja nyata, agar rakyat Kalimantan Barat benar-benar bisa merasakan kesejahteraan,” pungkasnya. (Andi)