Prabasa: HUT ke-69 Pemprov Kalbar Momentum Percepatan Pembangunan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Ia berharap di hari jadi tersebut Pemprov Kalbar tersebut jadi momentum berbenah, memacu percepatan pembangunan, terutama dalam pemerataan infrastruktur dan penyediaan listrik di wilayah perbatasan yang hingga kini masih jadi pekerjaan rumah.
Prabasa mengatakan momentum HUT Pemprov Kalbar harus menjadi bahan refleksi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru berjalan sekitar satu tahun. 

Ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus menjadi prioritas ke depan. Tak terkecuali infrastruktur yang selama ini menjadi dambaan masyarakat yang kerap disampaikan kepada anggota DPRD  turun ke lapangan.

“Infrastruktur ini selalu menjadi keluhan dan usulan masyarakat, baik jalan maupun fasilitas penunjang lainnya. Dari DPRD, kami tentu mendukung penuh,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Prabasa juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Ia menilai ketiga sektor tersebut saling berkaitan dalam mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Partai Golkar Kalimantan Barat ini mengingatkan bahwa Gubernur tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi, dan DPR RI dan 14 kabupaten dan kota agar arah pembangunan Kalbar terjadi lompataj besar. 

Terlebih lagi, dengan kemampuan fisika daerah yang terbatas akibat efisiensi anggaran sebesar Rp522 tahun 2026 ini. 

“Konsolidasi di internal eksekutif tentu harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan seirama dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar Pemprov Kalbar fokus pada pemenuhan listrik desa. Sebab, sudah masih banyak desa yang belum terlistriki khususnya daerah perbatasan. 

“Di perbatasan, masih ada masyarakat yang menggunakan listrik dari Malaysia. Jangan sampai dari lahir sampai dewasa masih bergantung pada listrik negara lain. Ini harus segera diselesaikan,” tegas Prabasa.

Ia meminta Pemprov dan PT PLN agar lebih serius menangani penyediaan listrik di wilayah perbatasan dan desa-desa terpencil yang belum teraliri listrik. Menurutnya, kemandirian energi di wilayah perbatasan bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara. 

“Ini menjadi perhatian bersama dan harus segera ada solusi nyata,” pungkasnya.(Andi)