Dua Kabupaten di Kalbar Zona Merah Listrik, DPRD Dorong Jadi Prioritas Nasional

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi masih terjebak dalam zona merah elektrifikasi. Dua wilayah ini belum sepenuhnya tersambung listrik negara.

Persoalan tersebut menjadi sorotan serius Komisi IV DPRD Kalimantan Barat. Isu pemerataan listrik itu dibahas dalam rapat Komisi IV bersama PLN UID Kalbar.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, Ritaudin, menyoroti rencana pembangunan listrik desa yang akan dijalankan PLN pada 2026.

Namun, perencanaan itu belum bisa dijelaskan secara rinci. PLN menyebut program masih disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Kepastian jumlah titik dan desa yang akan menjadi sasaran baru diumumkan pada Maret mendatang.

“Jumlah titiknya belum bisa dipastikan karena bergantung pada kemampuan anggaran,” kata Ritaudin.

Ia membeberkan kondisi riil di lapangan. Di Kabupaten Sintang, dari total 406 desa, masih 136 desa belum menikmati listrik PLN.

Sementara di Kabupaten Melawi, dari 169 desa, baru 119 desa yang berlistrik. Sebanyak 50 desa lainnya masih gelap gulita.

Lambannya pemerataan listrik dipicu sejumlah faktor. Mulai dari keterbatasan anggaran hingga akses geografis yang sulit dijangkau.

“Banyak desa berada di pedalaman. Aksesnya harus melewati kawasan hutan lindung dan konservasi,” ujarnya.

Hambatan lain datang dari cuaca ekstrem. Banjir kerap mengganggu distribusi material pembangunan jaringan listrik.

Tingginya jumlah desa yang belum berlistrik membuat DPRD Kalbar mendorong Sintang dan Melawi masuk skala prioritas pembangunan PLN dan pemerintah pusat.

Ritaudin menegaskan, percepatan elektrifikasi sejalan dengan agenda nasional Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami yakin PLN dan Kementerian ESDM sudah menyiapkan roadmap listrik desa. Ini selaras dengan Asta Cita. Desa-desa yang belum teraliri listrik harus menjadi prioritas,” tegasnya.***