Zulfydar Minta BGN Evaluasi MBG, Program Baik Harus Dikawal dengan Pengawasan Ketat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut benar-benar mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Zulfydar menegaskan, evaluasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kordinator Pangan (Menko Pangan) untuk BGN melakukan evaluasi kinerja manajemen terhadap pelaksanaan MBG selama satu bulan.

Menurut Sekretaris DPW PAN Kalbar itu, MBG merupakan program yang sangat baik karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Namun, berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kualitas makanan hingga dugaan penyimpangan anggaran, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar itu, pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait MBG merupakan hal yang wajar. Sebagian masyarakat menginginkan program dilanjutkan, sementara sebagian lainnya mengkritisi pelaksanaannya. Karena itu, pemerintah perlu menjawab berbagai aspirasi tersebut melalui evaluasi yang objektif dan berbasis data.

Ia juga mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini melakukan kajian terhadap pelaksanaan MBG secara nasional.

 Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Zulfydar menegaskan pihak pengelola atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik mark up harga bahan makanan, harus ditindak tegas.

"Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi. Mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius," tegasnya.

Meski demikian, ia menilai masyarakat Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan program MBG. Apalagi masih banyak daerah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan gizi yang memerlukan intervensi pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan manusia, dan kesiapan menghadapi bonus demografi pada 2045.

"Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Pada akhirnya ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia," katanya.

Zulfydar juga menyoroti perlunya kajian mendalam terkait laporan peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Ia menilai tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa MBG gagal hanya karena angka stunting masih tinggi.

Menurutnya, stunting dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, sanitasi, akses air bersih, hingga pola asuh dan layanan kesehatan.
"Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal. Bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi tingginya angka stunting," ujarnya.

Karena itu, ia meminta Koordinator MBG Kalimantan Barat lebih aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memantau kualitas pelaksanaan program.

Zulfydar menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama. Selain kualitas makanan harus memenuhi standar gizi, tata kelola program juga harus transparan dan terukur sehingga penerima manfaat mendapatkan haknya, sementara pengelola tetap memperoleh keuntungan yang wajar.

"Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya benar-benar dijalankan dengan baik. Jangan sampai tujuan mulia program ini justru terganggu karena persoalan pelaksanaan di lapangan," pungkasnya.(Andi)