Ason Soroti Nasib Petani Karet Kalbar, Minta Pemerintah Berikan Perhatian Serius!

PONTIANAK, insidepontianak.com –  Dewan Karet Kalbar mendatangi Komisi II DPRD Kalbar untuk meminta dukungan dalam menghidupkan kembali sektor perkaretan yang dinilai semakin terpinggirkan, termasuk menagih janji bantuan bibit karet dari Kementerian Pertanian yang hingga kini belum terealisasi.

Aspirasi ini disampaikan kepada Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Fransiskus Ason dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, Senin (22/6/2026)

Ketua Dewan Karet Kalbar, Andreas, mengatakan komoditas karet masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di banyak wilayah pedalaman Kalbar. 

Namun, minimnya dukungan pemerintah membuat sektor tersebut terus mengalami kemunduran. Sebab, banyak lahan karet yang sudah beralih fungsi ke tanaman lain. 

"Karenanya kami meminta Komisi II terus mengawal budidaya, pengolahan, dan pengembangan karet di Kalimantan Barat. Karet ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pedalaman yang harus diselamatkan," kata Andreas. 

Selain meminta dukungan DPRD, Andreas juga berharap lembaga legislatif dapat memfasilitasi pertemuan dengan Komisi IV DPR RI untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi petani karet.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah pola bantuan bibit yang dinilai kurang efektif. 

Menurut Andreas, bantuan bibit secara stimulan kerap tidak menghasilkan produktivitas yang optimal karena kualitas bibit yang diterima petani belum tentu unggul.

Karena itu, Dewan Karet Kalbar mengusulkan agar pemerintah menyediakan skema kredit lunak bagi petani sehingga mereka dapat membeli bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi.
"Kami lebih setuju petani diberikan akses kredit lunak agar bisa memperoleh bibit unggul yang benar-benar menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Tak hanya itu, Andreas juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kementerian Pertanian yang dinilai belum menepati janji bantuan pengembangan kebun karet seluas 200 hektare untuk delapan kelompok tani binaan Dewan Karet Kalbar.

Menurutnya, proposal dan surat permohonan telah lama disampaikan, namun hingga saat ini belum ada kepastian realisasi bantuan tersebut.

"Kami sangat keberatan karena sampai hari ini belum ada kejelasan. Padahal delapan kelompok tani sudah mengajukan proposal sesuai permintaan. Janji itu seharusnya direalisasikan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Fransiskus Ason, mengakui perjuangan Dewan Karet Kalbar dalam memperjuangkan nasib petani karet sudah berlangsung cukup lama.

Menurut Ason, pengurus Dewan Karet telah berulang kali menyampaikan aspirasi ke kementerian dan direktorat terkait. Bahkan, surat yang mereka kirim sejak 2022 baru mendapatkan tanggapan beberapa tahun kemudian.

"Mereka sudah berjuang cukup lama. Bayangkan, surat yang disampaikan sejak 2022 baru ditanggapi sekitar tiga tahun kemudian. Kalau tidak terus diperjuangkan, mungkin tidak ada perhatian dari pemerintah pusat," katanya.

Ason menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor perkaretan mengingat komoditas tersebut turut memberikan kontribusi bagi perekonomian negara melalui berbagai penerimaan pajak dan aktivitas ekspor.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengadopsi skema dukungan yang selama ini diterapkan pada sektor kelapa sawit, yakni melalui dana peremajaan atau replanting.

"Kami menyarankan agar Dewan Karet mengusulkan adanya dana peremajaan seperti di sektor sawit. Dengan begitu petani tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan dan ada dukungan langsung dari pemerintah," ujarnya.

Menurut Ason, jika negara mampu memberikan perhatian kepada sektor sawit, maka komoditas karet yang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara semestinya mendapatkan perlakuan yang sama.

"Petani karet juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar untuk membangkitkan kembali sektor perkaretan di Kalimantan Barat," pungkasnya.(Andi)