Fraksi PAN DPRD Kalbar Dukung Raperda Kratom, Zulfydar: Petani Harus Dapat Jaminan Harga dan Daerah Meraih PAD

PONTIANAK, insidepontianak.com - Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat  mendukung penuh terhadap inisiatif pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tata kelola kratom. 

Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki tata niaga, melindungi petani, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari komoditas unggulan Kalbar tersebut.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan kratom merupakan sumber penghidupan ribuan petani yang harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.

Menurutnya, selama ini tata niaga kratom belum tertata optimal sehingga berdampak pada fluktuasi harga di tingkat petani. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan sehingga harga kerap mengalami penurunan.

"Fraksi PAN  mendukung  penuh terhadap tata kelola kratom. Karena kratom ini bagian dari pendapatan masyarakat petani yang harus dikelola dengan baik. Ketika terlalu banyak pihak yang bermain, harga langsung anjlok. Karena itu diperlukan penataan," kata Zulfydar saat diwawancarai wartawan didampingi empat  Anggota Fraksi PAN DPRD Kalbar, Ritaudin, Maskur, Muhammad Jais dan Yuliani.

Sekretaris DPW PAN Kalbar ini menilai pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan kepastian terkait legalitas ekspor kratom. 

Karena itu, polemik mengenai boleh atau tidaknya kratom diekspor seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan yang menghambat perkembangan sektor tersebut.

Anggota DPRD Kalbar dari Dapil Kota Pontianak ini menekankan salah satu poin penting yang harus diatur dalam Raperda adalah adanya perlindungan harga bagi petani melalui penetapan batas harga bawah. 

Dengan begitu, petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika harga pasar mengalami penurunan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pembinaan dan penyuluhan kepada petani agar kualitas kratom Kalbar tetap mampu bersaing di pasar internasional.

"Kualitas kratom kita diakui sangat baik. Jangan sampai kita terus ribut soal tata niaganya, sementara negara lain seperti Thailand justru mengambil peluang pasar yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita," ujarnya.
Ia juga melihat potensi besar kratom sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ia mengusulkan adanya kerja sama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda) Aneka Usaha dengan Sucofindo untuk mempercepat proses pengujian mutu produk kratom di Kalbar.

Menurutnya, selama ini proses laboratorium masih banyak dilakukan di luar daerah sehingga memperlambat proses ekspor dan menambah biaya pelaku usaha.

"Kalau laboratorium bisa dilakukan di Kalbar melalui kerja sama perusda dengan Sucofindo, maka prosesnya lebih cepat, memberdayakan potensi daerah, sekaligus membuka peluang pendapatan bagi daerah," katanya.

Zulfydar juga mengingatkan pentingnya pencatatan seluruh aktivitas ekspor kratom agar kontribusinya terhadap daerah dapat terukur, termasuk dalam skema penerimaan yang berkaitan dengan daerah penghasil.

Ia menegaskan tata kelola yang baik harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik petani maupun pelaku usaha.

"Petani harus mendapat perlindungan harga, tetapi petani juga boleh berkembang menjadi pengusaha. Tidak perlu dipertentangkan. Yang penting ada kerja sama yang baik sehingga tata kelola kratom ini menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah," tegasnya.

Fraksi PAN pun mendukung penuh pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kalbar tersebut. Zulfydar berharap regulasi yang nantinya disahkan mampu memperkuat posisi petani, meningkatkan daya saing ekspor, serta menjadikan kratom sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kalimantan Barat.

"Harapan kami, regulasi ini dapat meningkatkan pendapatan petani, memperkuat dunia usaha, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," tutupnya (Andi)