Pemprov Kalbar Didorong Bentuk Satgas Atasi Krisis Air Bersih

PONTIANAK, insidepontianak.com – Minimnya curah hujan serta meningkatnya kadar salinitas (intrusi air laut) di Sungai Kapuas memicu krisis air bersih parah di Kota Pontianak. 

Situasi ini terjadi akibat kemarau panjang yang melanda selama tiga bulan belakangan. Gerakan Mental Sehat Bahagia (GemasBah), mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Air Bersih.

Satgas perlu melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pertamina, hingga swasta agar distribusi air terkonsolidasi dengan baik.

“Ini saat yang tepat bagi negara untuk hadir. Masalah air adalah hajat hidup orang banyak dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial,” tegas Ketua GemasBah, Darwin, Minggu (13/9/2026).

Ia menjelaskan, armada tangki air saat ini terkendala berbagai hambatan operasional, mulai dari antrean bahan bakar di SPBU hingga belum terkoordinasinya unit armada antara instansi.

Melalui Satgas Lintas Sektor, pemerintah dinilai dapat mengatur distribusi dari titik penampungan—seperti mata air Anjongan di Kabupaten Mempawah—ke wilayah prioritas padat penduduk dan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Satgas juga bertugas mengawasi kuota bahan bakar solar bagi armada pengangkut serta mencegah praktik monopoli dan permainan harga di lapangan.

“Antrean panjang di depot isi ulang dan kenaikan harga air di tingkat pengecer mulai memicu tekanan sosial. Jika akses tidak diatur adil dan cepat, potensi gesekan antarwarga sangat mungkin terjadi,” tambah dosen Ekonomi Universitas Widya Dharma Pontianak tersebut. 

Sementara Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Pontianak menyampaikan, penurunan kualitas air baku akibat intruksi air asin semakin mendesak ke titik intake. 

Karena itu, PDAM mengupayakan optimalisasi pembagian air bersih melalui tangki-tangki bantuan ke wilayah yang paling kritis, sembari berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait.

Darwin berharap dorongan pembentukan Satgas lintas sektor ini segera direspons oleh Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak agar seluruh daya dan armada—termasuk milik pemadam kebakaran swasta dan TNI-Polri—dapat dikerahkan secara terpadu.***