BEM Poltesa dan DEMA Unissas Tolak Pengesahan UU TNI, Desak Revisi Demi Demokrasi

SAMBAS, insidepontianak.com - Dua organisasi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas (BEM Poltesa) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (DEMA Unissas), menyatakan penolakan keras pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). 

Ketua BEM Poltesa, Edi, menyoroti bahwa pengesahan UU TNI dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa UU ini dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta membuka peluang kembalinya Orde Baru dalam bentuk baru. 

"Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi dengan melibatkan masyarakat sipil demi menjaga nilai-nilai demokrasi, " ujarnya. 

"Jika UU TNI ini tetap diterapkan, maka di situlah pengkhianatan terhadap demokrasi dimulai. Hanya ada satu tindakan, lawan!" tegasnya. 

Senada dengan itu, DEMA Unissas juga mendesak revisi UU TNI. Presiden Mahasiswa Unissas, Siti Nuria, mengrritik perluasan kewenangan TNI yang dinilai dapat mengancam netralitas institusi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan tanpa kontrol yang ketat, kekuasaan cenderung disalahgunakan.  

"Kita tidak ingin TNI kembali terlibat dalam keamanan dalam negeri yang seharusnya menjadi tugas kepolisian. Perluasan kewenangan ini berpotensi memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menghidupkan kembali bayang-bayang otoritarianisme di Indonesia," katanya.  

Lebih lanjut, Siti menegaskan bahwa mereka bukan musuh TNI, tetapi ingin memastikan bahwa TNI tetap kuat sebagai penjaga kedaulatan negara, bukan alat politik atau penguasa sipil.  

"Jangan biarkan demokrasi mati di tangan kita sendiri! Jangan biarkan reformasi dikhianati, " pungkasnya.***