DPRD Sanggau Mulai Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Hengki Soroti Kecilnya PAD

SANGGAU, insidepontianak.com – DPRD Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Hendrikus Hengki.

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Hengki mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Salah satunya terkait beban pendanaan sejumlah program yang sebelumnya diperkirakan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun pada pelaksanaannya justru harus ditanggung pemerintah daerah.

"Ada pengkajian yang awalnya mungkin daerah berpikir bahwa itu dianggarkan oleh pusat, tapi ternyata dibebankan juga kepada pemerintah daerah. Nah ini yang menjadi persoalan," kata Hengki.

Menurutnya, ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Sanggau masih sangat terbatas. Pasalnya, APBD tidak hanya digunakan untuk membiayai pembangunan, tetapi juga membayar belanja pegawai, operasional pemerintahan, serta berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.

"Kalau bicara pembangunan, APBD kita digunakan juga untuk gaji, operasional dan belanja modal. Sementara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita masih relatif kecil," ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Hengki, mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran. Ia menekankan pentingnya menentukan program yang benar-benar menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

"Dengan APBD yang kecil ini, pemerintah daerah harus bekerja secara efektif dan efisien. Harus memprioritaskan mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat," tegasnya.

Selain efisiensi belanja, Hengki juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menggarap potensi PAD yang masih belum optimal, termasuk sektor retribusi daerah.

"Bagaimana caranya meningkatkan PAD kita supaya daerah punya uang. Kalau daerah punya uang, maka kita bisa membangun apa yang memang dibutuhkan masyarakat," katanya.

"Harus ada inovasi dengan memanfaatkan aset-aset yang terbilang tidur atau nganggur. Bagaimana mendatangkan investor supaya aset tersebut bisa aktif, produktif, dan memberikan kontribusi terhadap PAD," tambahnya. (*)