Pengamat Harap Pj Gubernur Kalbar yang Dipilih Presiden Usulan DPRD

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi berharap Penjabat atau Pj Gubernur Kalbar yang nantinya dipilih Presiden Joko Widodo merupakan usulan DPRD Kalbar. Menurutnya, Pj Gubernur terpilih harus orang yang punya pengalaman dalam pemerintahan, dan bisa bersikap netral. Sebab, di depan mata ada Pileg, Pilpres dan Pilkada yang harus dihadapi. Sejauh ini ada dua nama yang berkembang di DPRD Kalbar yang kemungkinan diusulkan ke Mendagri sebagai Pj Gubernur Kalbar. Kedua nama itu adalah Heri Istiyono, Deputi IV Bidang Intelejen Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga pernah menjabat Kepala Badan Intelejen Nasional Daerah Kalbar, dan Sekda Kalbar Harisson. Nama-nama ini masih jadi dibahas di interal Fraksi DPRD Kalbar. Syarif Usmulyadi mengatakan, sesuai aturan, Pj Gubernur yang diusulkan DPRD harus memenuhi beberapa kriteria administratif. Di antaranya, punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, punya penilaian kinerja baik dan tak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin. "Jadi Pj Gubernur selain memenuhi syarat administrasi, juga harus paham pemerintahan," tegas Syarif Usmulyadi, Rabu (2/8/2023). Di samping kriteria itu, ia berharap Pj Gubernur Kalbar ke depan adalah putra daerah. Supaya lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat daerah membangun Kalbar. Menurut Usmulyadi, memimpin daerah seluas Kalbar bukanlah hal yang mudah. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, utamanya soal pembangunan dan pesta demokrasi di depan mata. Di sisi lain PJ Gubernur Kalbar mendatang harus punya track record yang baik, dan bisa bersikap netral. Ia pun meyakini, dalam penentuan Pj Gubernur Kalbar, pasti terjadi tarik menarik kepentingan. Sebab, ada kepentingan politik yang harus diamankan. Maka, ia berharap DPRD Kalbar menjaring nama-nama calon P Gubernur Kalbar yang bisa bersikap netral. Supaya, bisa pokus melaksanakan program yang dibutuhkan masyarakat. "Kepentingan masyarakat Kalbar harus di kedepankan," pesannya. Karena itu, ia meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan usulan DPRD Kalbar dalam memutuskan nama Pj Gubernur nantinua. Sebab, DPRD Kalbar sangat memahami kondisi daerah. "Kalau dari latar belakang militer rasanya tidak tepat. Apalagi kalau dia tidak paham bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi harus dipilih orang yang paham pemerintahan daerah," pungkasnya. (Andi)***