Pj Gubernur Kalbar Harisson Terima 7 Arahan Penting Presiden, Simak Pesannya

JAKARTA, insidepontianak.com - Penjabat atau Pj Gubernur Kalbar, Harisson turut mengikuti rapat koordinasi pengarahan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

Adapun arahan Presiden kepada seluruh Pj Gubernur/Bupati/Wali Kota, setidaknya memuat tujuh pesan penting.

Pertama, Presiden memeinta seluruh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi, subsidi angkutan bisa dilakukan,” ucap Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden juga menginstruksikan daerah agar mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Karena, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya produk UMKM kita,” lanjutnya.

Ketiga, Presiden mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.

“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.

Keempat, dalam hal reformasi birokrasi, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini. Seperti itu yang Bapak, Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota (harus) selesaikan. Karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.

Kelima, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Ia menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.

Keenam, dalam mengantisipasi terjadinya pergolakan di masyarakat di tahun politik, Presiden pun meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan segera,” katanya.

Ketujuh, Presiden Jokowi mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.

“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” pesannya.***