Harisson Pastikan IPM Kalbar Terus Naik
PONTIANAK, insidepontianak.com - Pj Gubernur Kalbar, Harisson memastikan IPM Kalbar terus alami peningkatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, IPM Kalbar tahun 2023 berada di angka 69,41 poin. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya di angka 68,63 poin.
"Jadi IPM Kalbar sejak tahun 2018 sampai saat ini IPM Kalbar terus naik," kata Harisson, Rabu (29/11/2023).
Menurut Harisson, IPM Kalbar pada tahun 2018 berada di angka 66,98, dan tahun 2019, naik menjadi 67,65.
Sementara pada tahun 2020 naik menjadi 67,66, 2021, di angka 67,90. Lalu 2022 menjadi 68,63 dan tahun 2023 berada di angka 69,63.
Walau alami peningkatan, IPM Kalbar tetap harus diupayakan terus naik. Ia pun meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjadikan peningkatan IPM prioritas. Sebab, IPM Kalbar adalah akumulasi dari IPM 14 kabupaten dan kota.
"Supaya Kalbar bisa menyongsong Indonesia emas 2045. SDM yang berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan di negara maju,” lanjutnya.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan bahwa pemerintah provinsi terdiri dari eksekutif dan legislatif. Semuanya harus bersinergi agar IPM Kalbar ke depan menjadi lebih baik.
Bangun 24 SMA di Kalbar
Upaya peningkatan IPM dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemenuhan akses pendidikan, dengan pembangunan sekolah baru.
Tahun 2023 ini ada 24 sekolah SMA yang dibangun di 14 kabupaten dan kota. Sebagian berada di perhuluan dan daerah terpencil.
Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Rita Hastarita mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan IPM yang saat ini terus menunjukan peningkatan.
Salah satunya dengan pemenuhan akses sekolah agar meningkatkan rata-rata lama sekolah peserta didik. Sebab, lama sekolah masih jadi tantangan karena terbatasnya akses sekolah.
"Pemenuhan akses ini menjadi tantangan kita dalam peningkatan IPM, karena mengingat wilayah Kalbar luas sementara akses terbatas," kata Rita Hastarita, Selasa (28/11/2023).
Karena itu, Pemprov Kalbar fokus pada pembangunan daerah yang belum ada sekolah SMA dan SMK. Khususnya daerah yang memiliki sekolah penunjang seperti SMP. Tapi tak ada SMA di lokasi tersebut.
Ia mencontohkan, pembangunan SMA di Puring Kencana Kapuas Hulu. Jarak ke sekolah itu, kata Rita belasan jam.
Dengan kondisi itu, maka, hanya ada tiga pilihan bagi masyarakat di sana. Pilihan pertama bersekolah di Malaysia, atau di Badau.
"Atau pilihan ketiga mereka tidak melanjutkan sekolah SMA," ucapnya.
Karena itulah, pemenuhan akses sekolah jadi prioritas. Sebab, untuk melanjutkan sekolah menengah atas tak semua masyarakat masuk kategori mampu.
"Bagi anak yang mampu mungkin mereka sekolah di luar daerah. Tapi kalau orang tua tidak mampu kita (Pemerintah) khawatir mereka tidak melanjutkan sekolah," katanya.
Maka, beberapa daerah terpencil dan pedalaman difokuskan pembangunan sekolah. Termasuk juga di SMA Pulau Karimata yang puluhan tahun tak ada SMA.
"Tahun ini paling banyak perbaikan akses sekolah. Termasuk peningkatan kompetensi guru,"pungkasnya (andi)***
Penulis : admin
Editor :
Leave a comment