Minimalisir Konflik Pertanahan, Pengamat Ingatkan Kades Perbaiki Sistem Penerbitan SKT

14 Mei 2024 13:33 WIB
Ilustrasi - SKT tanah. (hukumonline.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar mendorong agar kepala desa di Kalbar memperbaiki sistem penerbitan surat keterangan tanah atau SKT.

Perbaikan sistem penerbitan SKT dinilai penting untuk mencegah konflik pertanahan yang kerap terjadi. Menurut Herman, kasus pertanahan yang marak terjadi diakibatkan kurangnya kepedulian Kades terhadap persoalan pertanahan.

Sebab, mereka terkesan menganggap konflik lahan yang terjadi semata hanya urusan Kementerian ATR/BPN.

"Padahal, Kades ini punya peran sentral karena dia mengeluarkan SKT yang menjadi dasar penerbitan sertifikat," kata Herman Hofi Munawar, Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, Kades atau Lurah semestinya punya kepala seksi atau Kasi yang khusus mengurus pertanahan. Mereka harus mengarsipkan kepemilikan lahan dan luas lahan.

"Mereka harus punya data lahan kosong sekalipun punya siapa, berapa luasnya," ujarnya.

Sehingga, dengan arsip yang dimiliki, jadi dasar ketika menerbitkan SKT. Dengan begitu, SKT yang keluar tak sembarangan.

Karenanya, Herman berharap, pemerintah kabupaten terus mengedukasi kepala desa untuk memperbaiki sistem penerbitan SKT. Ia yakin dengan perbaikan sistem yang dilakukan akan meminimalisir konflik lahan.(Andi)***


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : -

Leave a comment

jom

Berita Populer

Seputar Kalbar