Hadiri Rakor, Pj Gubernur Kalbar Paparkan Finalisasi RDTR Kalbar 2024-2044

JAKARTA, insidepontianak.com - Visi Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2045 adalah Kalimantan Barat maju, sejahtera dan berkelanjutan. 

Adapun 5 misinya yaitu intensitas emisi gas, rumah kaca menurun, peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya saing sumber daya yang meningkat. 

Pj Gubernur Kalbar Harisson memaparkan hal itu saat menghadiri Rakor Lintas Sektor dalam rangka pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2044.

Pj Gubernur memaparkan gambaran sejumlah wilayah di beberapa daerah Kalimantan Barat yang nantinya berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat menjadi pondasi yang memiliki nilai sangat strategis untuk menjamin terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Harisson mengungkapkan bahwa luas wilayah Kalbar 14.703.703.7 (ha) atau sama dengan kurang lebih 1,1  kali luas pulau Jawa, ditambah dengan luas pengelolaan hutan dan laut 3,5 Juta (ha), memiliki 12 Kabupaten dan 2 Kota, 174 Kecamatan, 99 Kelurahan, serta 2.046 Desa, kemudian memiliki 253 Pulau, jumlah penduduk 5.482.046 jiwa.

Pj Gubernur Kalbar Harisson juga menyampaikan bahwa Kalbar memiliki keuntungan geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam dan satu pulau dengan ibu kota negara IKN. 

Kalbar memiliki sawit dan karet serta potensi pertambangan. 
Kedepan, untuk mewujudkan pusat industri hijau bernilai ramah dan akan tumbuh hilirisasi sumber daya alam, baik dari tambang maupun perkebunan dan pertanian. 

"Dan ini tentunya membutuhkan infrastruktur di Kalimantan Barat," ungkap Pj Gubernur Kalbar Harisson.

Hilirisasi peningkatan sumber daya manusia ini dikatakannya juga akan terjadi peningkatan tenaga kerja di Kalbar.

"Untuk di Pontianak nanti akan menjadi kota Metropolitan Pontianak," tambahnya.

Selain itu, nantinya peta rencana pola wilayah Kalbar akan ada kawasan budidaya, kawasan lindung dan pengelolaan laut 12 mil. 

"Peta strategis provinsi nantinya untuk PLTN kami tempatkan di Kabupaten Bengkayang," ujar Harisson.

Dirinya juga memaparkan bahwa di Kalimantan Barat rutin terjadinya banjir, dimana 2 tahun yang lalu di Kabupaten Sintang mengalami banjir selama 2  bulan lamanya dan saat itu Presiden Joko Widodo turun langsung ke Kabupaten Sintang. 

Hal ini karena adanya penyempitan dan pendangkalan di beberapa lokasi aliran sungai Kapuas. 

Untuk penegasan perbatasan daerah sendiri, disampaikan Harisson bahwa Kalbar masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yaitu belum tuntasnya batas wilayah antar provinsi tetangganya ini di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Tengah termasuk juga juga batas wilayah Pontianak dan Kubu Raya.

Kalbar memiliki potensi Sumber Daya Alam unggulan dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terdapat potensi bauksit sebesar 2,5 miliar ons. 

Hal itu sebenarnya sudah di garap oleh salah satu perusahaan China dan swasta nasional dengan cadangan 570 ton bauksit. 

Pihaknya menerima permintaan swasta nasional untuk berinvestasi dan melihat sebagai suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dimana nanti akan terdapat penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.000 orang serta potensi pajak dan lain-lain sebesar 560 Miliar per tahun," imbuhnya.

Dirinya selaku pejabat Gubernur Kalimantan Barat juga mendukung agar investor (perusahaan) dapat membangun pabrik smelter alumina yang rencananya akan diinvestasikan senilai Rp 50 Triliun. 

Iapun meminta untuk diakomodir pembangunan pabrik smelter ini yang mana sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Barat. 

Pj Gubernur Kalbar menginfokan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar terendah se-pulau Kalimantan. 

"Kami siap menindak lanjuti masukan dari kementerian dan lembaga forum ini untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044," tutup Harisson.

Rakor Lintas Sektor dalam rangka pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2044 diselenggarakan bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, pada Selasa (11/6/2024).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh beberapa kepala daerah, diantaranya Bupati Sanggau, Bupati Bengkayang, Bupati Melawi, jajaran Kepala OPD Kalbar dan OPD Kabupaten/ Kota serta Kementerian/ Lembaga terkait. ***

Penulis : Dina Prihatini Wardoyo
Editor : Dina Prihatini Wardoyo