Serapan Anggaran Kalbar Lambat Jadi Sorotan, Juliarti: Jangan Terulang Lagi!

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Fraksi PKB Juliarti Djuhardi Alwi, menyampaikan kritik tajam terhadap lambatnya serapan anggaran Pemprov Kalbar yang dinilai berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan menyebabkan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Hingga Oktober 2025, serapan anggaran Pemprov dilaporkan baru mencapai sekitar 60 persen. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Juliarti mengatakan, lambanya serapan anggaran membuat pemerintah pusat memangkas dana transfer. Tahun 2026 sebesar Rp522 miliar yang dipangkas.

".Banyak faktor yang menjadi penyebab problem di atas. Salah satunya berkaitan dengan kinerja OPD terkait. Apapun alasannya, muaranya adalah fungsi manajerial belum berproses dengan baik dan efektif,” ujar Juliarti  saat menyampaikan pandangan akhir fraksi PKB, Kamis (27/11/2025)

Juliarti menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah upaya untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan  kata mantan Bupati Sambas ini bentuk pengawasan dan pengingat demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran adalah keterlambatan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK). 

Untuk kegiatan fisik tahun anggaran 2025, banyak SPK baru keluar pada akhir Oktober hingga awal November. Bahkan untuk kegiatan perubahan, ia menerima informasi bahwa SPK baru akan terbit pada akhir November.

Karena itu, ia meminta Gubernur, dan Wakil Gubernur sebagai pengawas, serta Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab anggaran memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak berulang.

“Agar kejadian ini tidak berulang di tahun-tahun berikutnya. Tidak ada maksud tertentu dalam pernyataan ini kecuali untuk mengingatkan guna kebaikan bersama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalbar,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekda Kalbar Harisson mengatakan, hingga 21 November 2025 tercatat baru 61,41 persen anggaran terserap.

Harisson menjelaskan, lambatnya penyerapan bukan karena pemerintah tidak bergerak, melainkan mekanisme proyek fisik yang memang direncanakan dan dilaksanakan di tahun yang sama. Ia mencontohkan proyek jalan, dari Sukadana ke Teluk Batang, baru bisa dilelang pada Juni-Juli, dan dikerjakan kontraktor pada September-Oktober. 

"Itulah sebabnya penyerapan anggaran terlihat lamb at. Kami tidak mungkin membayar kontraktor sebelum pekerjaan selesai," ujar Harisson.

Namun demikian, Pemprov Kalbar optimis dapat memacu serapan anggaran.(Andi)