Pemkab Landak Petakan Lahan Eks HGU untuk Cegah Konflik Pertanahan

LANDAK, Insidepontianak.com - Pemkab Landak mulai memperluas langkah penanganan konflik pertanahan dengan memetakan lahan-lahan eks hak guna usaha (HGU) di sejumlah wilayah.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan konflik pertanahan masih kerap terjadi, terutama pada lahan yang sebelumnya dikelola perusahaan namun tidak lagi diperpanjang izinnya.

Menurut Karolin, pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang tidak memperpanjang HGU, kemudian mencabut izin usaha perkebunan.

“Kita identifikasi perusahaan yang tidak memperpanjang HGU, kemudian izin usahanya kita cabut sesuai aturan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya membuka akses bagi masyarakat yang selama ini menggarap lahan agar dapat memperoleh kepastian hak atas tanah.

Karolin menjelaskan, para penggarap umumnya merupakan petani mitra perusahaan sebelumnya, serta masyarakat setempat yang telah lama menyerahkan lahannya kepada perusahaan.

Untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur, Pemkab Landak menggandeng ATR/BPN serta Bank Tanah dalam pendampingan kepada masyarakat di berbagai wilayah.

Pendampingan tersebut meliputi tahapan pengukuran, identifikasi, hingga pengusulan lahan agar dapat masuk dalam skema redistribusi tanah.

“Tidak langsung diberikan hak milik, tapi harus melalui tahapan seperti pengukuran dan identifikasi. Ini penting agar data yang diajukan benar-benar valid,” jelasnya.

Karolin menegaskan bahwa data yang dihimpun pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi Bank Tanah dalam menentukan mekanisme redistribusi lahan kepada masyarakat.

Selain itu, data tersebut juga digunakan pemerintah daerah untuk mengusulkan secara resmi agar lahan dapat diberikan kepada petani penggarap yang berhak.

"Kita berharap masyarakat penggarap bisa mendapatkan hak atas tanah yang sudah mereka garap," pungkas Karolin. (*)