DBH Sawit Hanya Rp4 Miliar, Landak Tanggung Beban Jalan Rusak

LANDAK, Insidepontianak.com - Pemkab Landak menyoroti kecilnya dana bagi hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang diterima daerah, yang dinilai belum sebanding dengan beban infrastruktur yang harus ditanggung.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengungkapkan DBH sawit yang diterima Kabupaten Landak hanya sekitar Rp4 miliar.

Angka tersebut dinilai sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan yang terdampak aktivitas angkutan perkebunan.

Menurutnya, lalu lintas kendaraan pengangkut hasil sawit menjadi salah satu faktor utama percepatan kerusakan jalan, baik di ruas jalan kabupaten maupun jalan perkebunan.

“Kondisi jalan kita memang lebih cepat rusak karena komoditas yang lewat. Sementara DBH sawit yang kembali ke daerah itu sangat kecil,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, Pemkab berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, aktivitas angkutan sawit tidak bisa dibatasi karena menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, kerusakan jalan yang tidak tertangani justru menghambat distribusi dan meningkatkan biaya logistik.

“Kalau kita larang lewat, ekonomi tidak berputar. Tapi kalau jalan rusak dan anggaran terbatas, itu juga menyulitkan akses dan membuat ongkos transportasi menjadi lebih mahal,” katanya.

Kenaikan ongkos transportasi tersebut, lanjut dia, turut dipengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Dampaknya, biaya distribusi barang meningkat dan berimbas pada masyarakat.

Karolin menilai, skema pembagian DBH dari sektor perkebunan, khususnya sawit, belum mencerminkan beban yang ditanggung daerah penghasil.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar lebih adil dan proporsional.

Selain itu, Karolin juga mendorong agar skema Transfer ke Daerah (TKD) ke depan mampu memotret kebutuhan infrastruktur di wilayah yang bergantung pada sektor perkebunan.

“Harapannya ada kebijakan TKD yang bisa membantu daerah meningkatkan pembangunan, terutama untuk memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi ekonomi,” pungkasnya. (*)