Sutarmidji Siap Hadirkan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Damkar

PONTIANAK, insidepontianak.com – Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji siap hadirkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas pemadam kebakaran.

Program ini bagian dari upaya memberikan perlidungan bagi petugas kebakaran yang rentan mengalami kecelakaan dalam tugas-tugas penyelamatan.

Ini disampaikan Sutarmidji saat menggelar kampanye dialogis bersama para ketua, dan anggota yayasan damkar swasta asal Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya di Pondok Ale-Ale Ayani, Kamis kemarin. 

“Salah satu misi kami, bagaimana relawan-relawan yang tergabung dalam damkar itu, kami backup dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurut Midji-sapaan karibnya, selama ini, sejak ia menjabat sebagai wali kota, para relawan atau anggota damkar swasta hanya mendapat bantuan BPJS Kesehatan dari Pemkot Pontianak. 

Itu pun hanya berlaku bagi anggota yang domisilinya di Kota Pontianak saja. Dan program tersebut juga masih terus berjalan hingga saat ini.

Ke depan, Sutarmidji merasa program jaminan tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi para anggota damkar swasta harus diperluas. 

Ia memastikan, jika terpilih di Pilgub Kalbar, Pemprov Kalbar akan melakukan intervensi untuk membantu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan petugas damkar. 

“Kemudian, skalanya juga diperluas tak hanya bagi relawan damkar swasta di Kota Pontianak saja, tapi untuk seluruh kabupaten/kota se-Kalbar,” ucapnya.

“Jadi provinsi yang menangani nanti. Seluruh anggota damkar, seluruh Kalbar nanti akan di-backup dengan BPJS Ketenagakerjaan dari Provinsi Kalbar,” janjinya.

Dengan demikian, jika nantinya ada anggota damkar swasta yang mengalami kecelakaan kerja, maka sudah bisa mendapat jaminan atau santunan, sesuai dengan aturan BPJS Ketenagakerjaan. 

“Nanti akan ada di data (Pemprov), mereka (yayasan damkar) kan sudah punya (data) anggotanya (se-Kalbar),” ujarnya.

Tak hanya sampai di situ, Midji juga ingin para damkar swasta bisa turut andil dalam upaya-upaya kebencanaan yang lebih luas. 

Seperti misalnya saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena selama ini, damkar swasta tak bisa bekerja optimal membantu memadamkan api, akibat terkendala mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Untuk itu mereka juga perlu mendapatkan kemudahan untuk suplai BBM," pungkasnya.***