Komitmen Terus Perjuangkan Listrik di Kalbar, Maman Targetkan 2025 Seluruh Desa Teraliri Listrik

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman menargetkan, tak ada lagi desa di Kalimantan Barat yang tak teraliri listrik PLN pada tahun 2025. 

Target tersebut disampaikan Maman Abdurahman saat meresmikan program listrik masuk desa dan peresmian penyalaan pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL yang berlokasi di Kabupaten Sanggau, Minggu (22/9/2024). 

Peresmian listrik desa berada di Desa Idas, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. Sedang peresmian dan penyalaan simbolis program Bantuan Pasang Baru Listrik dilaksanakan berlokasi di Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. 

Maman mengatakan, listrik menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Namun, persoalan listrik di Kalbar menjadi masalah sejak lama. Padahal, pemenuhan listrik wujud kehadiran negara. 

Inspirasi Maman mengawal program listrik masuk desa, tak lepas dari aspirasi mantan Kapolda Kalbar, Didi Haryono. Kala itu, Didi Haryono menaruh harapan agar Maman yang baru dilantik menggantikan Zulfadli bisa melakukan percapatan pembangunan listrik. 

Didi berpesan kepada Maman agar Perjuangan melistriki masyarakat menjadi legecy selama menjabat. Alasan, utama yang mendorong mantan Kapolda Kalbar itu, karena dasar keprihatinan. Didi yang kala itu  sudah keliling Kalbar mendapati rumah warga  gelap gulita. Mereka hidup puluhan tahun tanpa listrik. 

"Akhirnya saya mencoba kordinasi dengan PLN, dan ternyata masalah utamanya adalah anggaran kita yang minim,"ungkapnya. 

Anggaran listrik di Kalbar per tahun berkisar Rp50 miliar. Dengan anggaran itu, hanya mampu membangun 5-10 desa. Sementara disaat yang sama, ada 600 Desa yang belum teraliri listrik.

Karena itulah, Maman akhirnya berjuang menggenjot peningkatkan anggaran. Ia pun bersyukur, setiap tahunya alami peningkatan. Yang dulu anggaran kita hanya 50 miliar, terus mengalami peningkatan. 

"Tahun 2019 naik jadi 100 miliar. Lalu, tahun 2020-2021 alami penurunan karena Covid-19 kembali Rp50 miliar. Di tahun 2022 meningkat lagi jadi Rp150 miliar, lalu 2023 naik lagi menjadi Rp300 miliar dan 2024 menjadi Rp700 miliar," ungkapnya. 

Dengan adanya peningkatan anggaran, akhirnya ada percepatan listrik. Keberhasilan ini diakui Maman tak lepas dari mudahnya berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi yang dipimpin Sutarmidji.

Namun memang, perjuangan melistriki belum tuntas. Ada 200 lebih desa lagi, yang belum teraliri listrik. Misalnya saja di Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. 

Selain itu, masih banyak dusun-dusun di Kalbar. Karena itulah, Maman bertekad terus menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas. 

Ketua DPD Partai Golkar Kalbar ini pun optimis, di tahun 2025 nanti, tak ada lagi desa yang tak teraliri listrik. Sebab, di tahun depan, Kalbar bakal mendapat anggaran sebesar Rp800 miliar. Dengan anggaran tersebut, maka persoalan listrik di desa mendekati tuntas. 

"Dengan anggaran yang ada, saya optimistis bisa membangun listrik 200 desa lebih. Kedepan sudah tidak ada lagi desa yang gelap gulita dan kita bertekad mengaliri listrik sampai dusun," ungkapnya. 

Selain listrik masuk desa, Maman Abdurahman juga fokus mendorong program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Bantuan ini menyasar masyarakat kurang mampu yang belum tercatat sebagai pelanggan PLN. Mereka mendapat bantuan KWH gratis. 

Program ini aspirasi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman. Pada tahun ini,  ada 8 ribu rumah tangga kurang mampu mendapat bantuan. 

"Tapi tahun ini ada 8 ribu rumah. Yang baru terealisi 5 ribu dan 3 ribu masih berproses," ungkapnya. 

Maman menyebut, hadirnya bantuan ini DI Sanggau juga merupakan dorongan Ketua Fraksi Golkar Kalbar, Fransiskus Ason, Anggota DPRD Kalbar, Martin Luter dan anggota DPRD Sanggau, Susana Harpena dan Yance. 

Sementara itu, Senior Specialis Niaga PT, PLN Persero, Khairudin menyampaikan, PLN terus berkomitmen mencapai rasio eektrifikasi 100 persen. Ia pun mengapresiasi komitem Komisi VII dalam mendukung upaya pemenuhan listrik lewat program BPBL. 

Kegiatan itu, merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan penerangan bagi masyarakat kurang mampu. Lewat program ini, mendapat bantuan pasang baru listrik secara gratis. Penerima program ini adalah warga kurang mampu yang belum tercatat sebagai pelanggan PLN. 

"Selain itu, penerima program adalah mereka yang tercatat dalam DTKS dan berada di wilayah yang sudah tersedia jaringan listrik," pungkasnya (Andi/kom).