Setahun Norsan–Kristiantus Memimpin: Di Antara Janji Populis, Realitas Fiskal, dan Bayang-bayang Era Sebelumnya

Oleh: Drs Syarif Usmulyadi, M.Si
---------------------------------------------------------

TAHUN pertama pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan dan Kristiantus seharusnya menjadi periode akselerasi awal—fase ketika janji kampanye mulai berwujud dalam kebijakan konkret.

Namun setelah satu siklus anggaran berlalu, yang tampak justru potret pemerintahan yang berjalan hati-hati, bahkan cenderung defensif, di tengah ekspektasi publik yang tinggi.

Evaluasi ini penting bukan sekadar untuk menilai capaian teknokratis, melainkan membaca arah politik pembangunan: apakah pemerintahan baru benar-benar membawa perubahan paradigma, atau sekadar melanjutkan pola lama dengan kemasan retorika baru.

Dalam konteks ini, membandingkan kinerja awal dengan periode kepemimpinan Sutarmidji menjadi relevan. Bukan untuk mencari siapa lebih baik, melainkan melihat apakah ada pergeseran strategi pembangunan atau justru kontinuitas yang tidak diakui.

Janji Sosial: Ambisi Besar Tanpa Mesin Implementasi yang Cepat

Janji sekolah gratis untuk negeri dan swasta adalah simbol keberpihakan yang kuat secara politik. Namun hingga tahun pertama, kebijakan ini masih lebih banyak berada di ruang desain dibanding ruang implementasi.

Masalah utamanya sederhana tetapi krusial: ruang fiskal. Dengan APBD Kalbar yang berada di kisaran Rp 6 triliun, setiap kebijakan subsidi pendidikan universal berpotensi menyerap porsi besar belanja wajib.

Tanpa skema berbasis sasaran, program berisiko menjadi kebijakan populis yang mahal namun tidak efektif meningkatkan mutu pendidikan. Pada era sebelumnya, pendekatan pendidikan lebih bertumpu pada peningkatan sarana dan bantuan spesifik.

Pemerintahan sekarang mencoba memperluas akses, tetapi belum menunjukkan mekanisme operasional yang cukup matang. Hal serupa terjadi pada janji BPJS gratis.

Perluasan peserta bantuan iuran memang bergerak, tetapi belum mencapai skala yang dapat disebut sebagai reformasi perlindungan kesehatan daerah.

Infrastruktur Jalan: Janji Tiga Tahun dan Tantangan Geografi

Janji menuntaskan persoalan jalan dalam tiga tahun adalah komitmen yang berani—dan karena itu berisiko tinggi secara politik.

Kalimantan Barat memiliki karakter geografis yang membuat biaya konstruksi jalan jauh lebih mahal dibanding provinsi lain.

Dalam satu tahun pertama, perbaikan memang berjalan di sejumlah ruas prioritas, tetapi belum terlihat percepatan signifikan pada indikator jalan mantap.

Pada periode sebelumnya, pembangunan infrastruktur relatif konsisten tetapi tidak ambisius dalam target waktu.

Pemerintahan sekarang menawarkan target lebih cepat, namun belum menunjukkan perubahan metode eksekusi yang cukup radikal untuk mengejar ambisi tersebut.

Ekonomi Rakyat: Kredit Tanpa Agunan dan Dilema Risiko

Program kredit UMKM Rp 50–200 juta tanpa agunan secara politik sangat menarik karena menyentuh basis ekonomi rakyat. Namun implementasinya masih terbatas pada skema pilot dan kerja sama terbatas dengan lembaga keuangan.

Di sinilah dilema klasik muncul: semakin populis kebijakan kredit, semakin tinggi risiko fiskal jika tidak disertai sistem penjaminan yang kuat.

Data pertumbuhan ekonomi Kalbar yang bergerak di kisaran 5,39 persen menunjukkan stabilitas, tetapi belum cukup untuk menyerap tekanan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Tanpa dorongan ekonomi produktif yang nyata, program kredit berpotensi hanya menjadi stimulus jangka pendek.

Bandara Internasional: Antara Visi dan Kelayakan Pasar

Ambisi mengembalikan status bandara internasional memiliki nilai simbolik yang besar. Namun dalam praktiknya, status tersebut sangat ditentukan oleh trafik penumpang dan potensi rute.

Tanpa strategi ekonomi kawasan yang kuat—industri, pariwisata, dan logistik—upaya ini berisiko menjadi proyek prestise yang mahal.

Pada periode sebelumnya, pendekatan konektivitas lebih pragmatis, fokus pada penguatan rute domestik.

Pemerintahan saat ini mencoba melompat lebih jauh, tetapi belum terlihat basis ekonomi yang menopang lompatan itu.

PAD, IPM, dan Kemiskinan: Perbaikan Moderat Tanpa Lompatan

Kinerja makro menunjukkan tren yang relatif stabil. PAD meningkat tetapi masih dalam kisaran moderat, belum mengubah struktur ketergantungan pada dana transfer pusat.

Indeks Pembangunan Manusia Kalbar berada di kisaran 70–71 poin namun masih berada di peringkat bawah (31 dari 38 provinsi) pada 2025, sementara tingkat kemiskinan masih sekitar 6 persen lebih menurut data Badan Pusat Statistik.

Angka-angka ini menunjukkan tidak ada kemunduran, tetapi juga belum ada terobosan. Program sosial berjalan, namun dampaknya masih bersifat gradual.

Pada era sebelumnya, peningkatan indikator makro juga terjadi secara bertahap. Artinya, hingga tahun pertama, belum tampak perbedaan pendekatan yang cukup kontras antara pemerintahan lama dan baru dalam mendorong transformasi kesejahteraan.

Serapan APBD Rendah dan SILPA: Indikator Kehati-hatian atau Kelemahan?

Catatan paling serius dalam evaluasi tahun pertama adalah rendahnya serapan APBD yang berujung pada SILPA relatif besar.

Dengan total belanja daerah di kisaran Rp5–6 triliun, sisa anggaran yang kembali atau tidak terserap menjadi sinyal adanya persoalan dalam siklus perencanaan dan eksekusi.

SILPA memang sering dibaca sebagai kehati-hatian fiskal, tetapi dalam konteks kebutuhan pembangunan yang tinggi, angka tersebut justru mencerminkan peluang pembangunan yang tertunda.

Fenomena ini juga terjadi pada periode sebelumnya, tetapi publik berharap pemerintahan baru mampu memperbaiki kapasitas eksekusi. Hingga tahun pertama, perbaikan tersebut belum terlihat signifikan.

Pelibatan Anak Muda: Antara Ruang Ekspresi dan Ruang Keputusan

Narasi melibatkan generasi muda dalam pembangunan merupakan janji yang relevan dengan dinamika demografi.

Kalbar memiliki bonus demografi yang jika tidak dikelola akan berubah menjadi beban sosial. Dalam satu tahun pertama, sejumlah forum kepemudaan, program inkubasi, dan kegiatan partisipatif mulai digelar.

Secara simbolik, ini menunjukkan adanya ruang ekspresi bagi generasi muda. Namun pertanyaan kritisnya adalah: apakah ruang itu benar-benar menjadi ruang keputusan?

Indikator paling sederhana untuk menilai pelibatan bukan jumlah kegiatan, melainkan sejauh mana anak muda terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, misalnya dalam musrenbang tematik, perumusan kebijakan ekonomi kreatif, atau struktur kelembagaan daerah.

Hingga kini, pelibatan masih cenderung bersifat konsultatif, belum mencapai tahap kolaboratif apalagi deliberatif. Dengan kata lain, anak muda didengar, tetapi belum tentu ikut menentukan arah kebijakan.

Jika dibandingkan dengan periode Sutarmidji, pendekatan sekarang memang lebih komunikatif. Namun dari sisi struktur kebijakan, belum terlihat inovasi kelembagaan yang benar-benar memperkuat posisi generasi muda dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Menginap di Rumah Warga: Politik Empati dan Batas Simbolisme

Program menginap di rumah warga adalah strategi politik yang kuat secara simbolik. Ia membangun narasi kepemimpinan yang membumi, dekat dengan realitas masyarakat, dan tidak berjarak dengan persoalan rakyat.

Secara komunikasi politik, pendekatan ini efektif meningkatkan trust dan kedekatan emosional. Namun dalam kerangka tata kelola, efektivitasnya ditentukan oleh satu hal: apakah aspirasi yang dihimpun benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan.

Tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas—misalnya sistem monitoring aspirasi, integrasi dengan perencanaan program, atau pelaporan publik—kegiatan ini berisiko berhenti sebagai ritual kepemimpinan populis.

Dalam praktik pemerintahan modern, partisipasi publik yang efektif biasanya ditopang oleh sistem digitalisasi aspirasi dan transparansi tindak lanjut.

Hingga tahun pertama, pendekatan ini masih lebih bersifat personal daripada institusional. Artinya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada figur pemimpin, bukan pada sistem yang berkelanjutan.

Menghidupkan Taman Budaya: Antara Revitalisasi dan Aktivasi

Janji menghidupkan kembali taman budaya memiliki makna strategis karena menyentuh identitas daerah sekaligus ekonomi kreatif.

Infrastruktur budaya sering menjadi ruang publik yang memperkuat kohesi sosial dan daya tarik pariwisata. Namun revitalisasi fisik saja tidak cukup.

Tantangan utama justru pada aktivasi program: kurasi event, dukungan komunitas seni, dan integrasi dengan industri kreatif.

Dalam satu tahun pertama, upaya revitalisasi mulai terlihat pada beberapa kegiatan budaya dan peningkatan aktivitas ruang seni.

Tetapi frekuensi dan skala kegiatan belum cukup konsisten untuk menciptakan dampak ekonomi atau sosial yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, perhatian terhadap sektor budaya memang terlihat lebih eksplisit.

Namun dampaknya masih berada pada tahap awal, belum sampai pada level kebijakan ekonomi kreatif yang terintegrasi.

Tahun Kedua: Dari Politik Simbol ke Politik Dampak

Jika tahun pertama adalah fase membangun legitimasi sosial, maka tahun kedua harus menjadi fase membangun dampak kebijakan.

Pelibatan anak muda perlu naik kelas dari forum ke keputusan. Program menginap perlu memiliki sistem tindak lanjut yang transparan.

Revitalisasi taman budaya harus bergerak dari kegiatan ke ekosistem ekonomi kreatif. Tanpa transformasi itu, pendekatan partisipatoris hanya akan menjadi gaya kepemimpinan, bukan strategi pembangunan.

Kontinuitas atau Perubahan?

Jika dibandingkan secara garis besar, terdapat tiga pola menarik; Kontinuitas kebijakan makro, Indikator ekonomi dan sosial bergerak stabil tanpa perubahan drastis; Perbedaan pada narasi politik, Pemerintahan sekarang lebih menonjolkan pendekatan populis dan partisipatoris; Belum terlihat reformasi tata kelola, Masalah klasik seperti serapan anggaran dan ketergantungan fiskal masih berulang.

Artinya, perubahan yang terjadi lebih banyak pada gaya kepemimpinan dibanding struktur kebijakan. Dalam siklus pemerintahan daerah, tahun pertama adalah fase konsolidasi, tetapi tahun kedua adalah fase pembuktian.

Jika akselerasi tidak segera dilakukan, pemerintahan berisiko kehilangan momentum politik untuk mendorong reformasi yang lebih berani. Tantangan terbesar bukan pada kurangnya program, melainkan pada keberanian menentukan prioritas dan mempercepat eksekusi.

Tanpa itu, janji kampanye akan perlahan berubah menjadi daftar program rutin yang kehilangan daya transformasi.

Antara Harapan dan Realitas

Satu tahun kepemimpinan Norsan–Kristiantus menunjukkan pemerintahan yang stabil tetapi belum progresif.

Tidak ada kegagalan besar, tetapi juga belum ada lompatan kebijakan yang mampu mengubah arah pembangunan secara signifikan.

Di tengah kebutuhan Kalimantan Barat akan akselerasi pembangunan—dari infrastruktur hingga kesejahteraan—publik tentu berharap tahun kedua menjadi titik balik.

Karena dalam politik, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi oleh kemampuan mengubah janji menjadi realitas. Dan waktu untuk membuktikan itu terus berjalan.***

Penulis : Syarif Usmulyadi (Pengamat Kebijakan dan Dosen Senior Ilmu Politik Fisip Untan/Opini)
Editor : -